Kekerasan Digital Meningkat, Legislator PDIP Usul Pembatasan Medsos Anak

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VIII DPR Muhamad Abdul Azis Sefudin menyoroti maraknya kekerasan digital terhadap anak yang dipicu oleh penggunaan gawai dan media sosial yang berlebihan. Ia mendorong pemerintah menyusun regulasi pembatasan penggunaan media sosial bagi anak sebagai langkah pencegahan.

“Kenapa kita tidak mendorong seperti di Australia, adanya regulasi pembatasan penggunaan gawai dan media sosial bagi anak. Ini penting agar anak-anak terlindungi dari dampak negatif dunia digital,” kata Azis dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi serta Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai regulasi pembatasan harus diiringi dengan penguatan literasi digital, peningkatan peran orang tua dan sekolah, serta pengawasan terhadap platform digital guna menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak.

Baca juga : SWA Media Group Apresiasi Transformasi Digital Marketing Perusahaan Terbaik

“Pencegahan tidak cukup hanya dengan aturan. Harus ada edukasi publik, sosialisasi, serta keterlibatan orang tua dan sekolah. Platform digital juga harus bertanggung jawab melindungi anak dari konten dan interaksi berbahaya,” ujarnya dalam keterangan Kamis (29/1/2026)

Azis menjelaskan perkembangan teknologi digital yang masif tanpa diimbangi literasi dan pengawasan memadai telah membuka ruang terjadinya kekerasan terhadap anak, baik secara verbal, psikologis, maupun yang berujung pada kekerasan fisik.

“Kasus kekerasan digital terhadap anak ini nyata dan terus meningkat. Media sosial kerap menjadi pemicu konflik yang kemudian berujung pada kekerasan di dunia nyata,” katanya.

Baca juga : Tekan Pengangguran, Jaelani Usulkan Insentif Khusus bagi Petani Muda

Legislator daerah pemilihan Jawa Barat III (Cianjur-Kota Bogor) itu juga mengungkapkan, berbagai konflik antaranak dan remaja di daerah pemilihannya kerap bermula dari interaksi di media sosial, mulai dari perundungan siber hingga provokasi yang memicu tawuran.

Ia mendorong Kementerian PPPA berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam merumuskan kebijakan komprehensif terkait perlindungan anak di ruang digital.

“Harus ada kajian serius dan langkah prioritas untuk menurunkan angka kekerasan digital terhadap anak. Negara tidak boleh kalah oleh dampak negatif teknologi,” kata Azis.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.