Realisasi Program 98,60 Persen, Kinerja PKP Dipuji Ketua Komisi V DPR

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukirman (PKP) mencatat capaian kinerja tertinggi di antara seluruh mitra kerja Komisi V DPR, dengan capaian fisik mencapai 98,60 persen dengan realisasi anggaran 96,21 persen tahun 2025.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengapresiasi kinerja cepat Kementerian PKP. Menurutnya, capaian fisik sebesar 98,60 persen menunjukkan kinerja pengelolaan program yang sangat baik dan terukur.

"Capaian fisik Kementerian PKP sebesar 98,60 persen merupakan yang tertinggi. Capaian fisik yang lebih tinggi dari realisasi anggaran menunjukkan pengelolaan anggaran yang sehat, efektif, dan efisien," ujar Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kementerian PKP di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Baca juga : BRI Dominasi Penyaluran Kredit Program Perumahan 49 Persen dari Total Nasional

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, kinerja Kementerian PKP di bawah komando Maruarar Sirait dinilai baik. Sepanjang 2025, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP mencapai 278.865 unit, tertinggi sepanjang sejarah rumah subsidi.

Di sisi pembiayaan kreatif, pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia mendorong pembiayaan 86.388 unit rumah komersial.

Selain itu, KUR Perumahan menyalurkan Rp 5,4 triliun kepada 12.107 debitur UMKM, serta Program CSR membangun dan merenovasi 9.701 unit rumah rakyat.

Baca juga : Ekonomi RI Dipuji IMF

Untuk Tahun Anggaran 2026, Pemerintah menetapkan prioritas APBN sektor perumahan pada FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) Rumah Komersial dan Kredit Program Perumahan (KPP) dengan dukungan anggaran Rp 58 triliun, target pembangunan 790.000 unit rumah.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp 4,54 triliun atau 96,21 persen dari pagu efektif, dengan nilai kinerja 100 persen berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan.

Menteri yang akrab disapa Ara itu juga menegaskan, kesiapan Kementerian PKP untuk mulai menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 pada akhir Maret, agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.

Baca juga : Wamen Fajar: Program Prioritas Presiden Didukung Kepala Sekolah Se-Solo Raya

Ia berharap dukungan Komisi V DPR terus diperkuat agar seluruh program perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan optimal, bersih, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Terima kasih atas kepercayaan dan sinergi semua pihak. Kami akan terus bekerja untuk menghadirkan hunian layak bagi rakyat Indonesia," tutur Menteri Ara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.