Senayan Apresiasi Pemerintah Ringankan Beban Masyarakat

 Sebelumnya 
Dia bilang, tingginya harga tiket pesawat bukan semata-mata disebabkan oleh kebijakan maskapai. Struktur kebijakan Pemerintah selama ini masih membebani industri penerbangan dan masyarakat sebagai pengguna jasa. “Penurunan harga tiket pesawat itu domain Pemerintah," tegas Lasarus dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Dia menyebut, ada banyak komponen kebijakan yang membuat tiket di Indonesia mahal dan ini tidak pernah diselesaikan secara serius. Setidaknya ada 3 faktor utama penyebab mahalnya harga tiket pesawat. Pertama, harga avtur di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan banyak negara lain, bahkan masih dikenakan pajak. "Kondisi ini ironis, mengingat avtur merupakan kebutuhan utama penerbangan dan seharusnya mendapat insentif," ucapnya.

Kedua, transportasi udara masih dikategorikan sebagai barang mewah, sehingga tiket pesawat dikenakan pajak barang mewah. Klasifikasi ini sudah tidak relevan dan bertentangan dengan realitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi udara.

Baca juga : Menhaj Pastikan Layanan Haji Aman Dan Nyaman

“Bila pesawat masih dianggap barang mewah, jangan heran tiketnya mahal. Padahal bagi masyarakat di banyak daerah, pesawat adalah satu-satunya akses mobilitas,” keluh Lasarus.

Selain itu, pajak dan bea masuk suku cadang pesawat juga tinggi. Beban ini otomatis mendorong naiknya biaya operasional maskapai yang pada akhirnya dibebankan kepada penumpang.

Bila Pemerintah serius, potong pajak avtur, hapus pajak barang mewah tiket pesawat, dan turunkan bea masuk spare part.

Baca juga : Fatwa MUI Perkuat Aksi Atasi Sampah

"Dampaknya langsung ke harga tiket dan bukan diskon sesaat,” tandas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) ini.

Lasarus mengatakan, kebijakan harga tiket pesawat yang mahal sudah masuk kategori meresahkan masyarakat. Sebab mereka dengan mudah membandingkan harga tiket di Indonesia dengan negara lain yang jauh lebih murah. Karena itu, kebijakan Pemerintah selama ini bersifat parsial, reaktif, dan musiman, bukan solusi struktural.

“Jangan hanya ramai saat Lebaran dan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. TIF

Baca juga : Dipastikan Kejagung, Temuan Uang Rp 920 M Di Rumah Pejabat Pajak Hoax

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Rabu, 18 Februari 2026 dengan judul "Diskon Tiket Pesawat Selama Libur Lebaran Senayan Apresiasi Pemerintah Ringankan Beban Masyarakat"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.