Dark/Light Mode

Kejar Swasembada Nasional

Komisi IV: Perlu, Peta Jalan Kebutuhan Garam Konsumsi

Kamis, 26 Februari 2026 06:50 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto. Foto: Dok. DPR RI
Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto. Foto: Dok. DPR RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendorong pemetaan kebutuhan garam nasional secara rinci dan penguatan intensifikasi berbasis teknologi. Ini dilakukan sebagai langkah strategis pengembangan sektor pergaraman.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto menjelaskan, kebutuhan garam nasional terbagi dalam tiga kategori utama. Yakni, garam konsumsi rumah tangga, garam aneka pangan untuk industri makanan dan minuman, serta garam industri untuk kebutuhan kimia seperti chlor-alkali plant.

Saat ini, kebutuhan garam konsumsi mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, sementara garam untuk aneka pangan berkisar 700 ribu ton. Dengan demikian, total kebutuhan keduanya berada di kisaran 1,9 hingga 2 juta ton setiap tahun, sehingga memerlukan perencanaan yang lebih akurat.

Baca juga : Kaesang Cs Dapat Tambahan Personel, Eks Bupati Indramayu Gabung Ke PSI Jabar

“Selain itu juga, ada kebutuhan garam industri yang mencapai sekitar 3,5 juta ton dengan spesifikasi yang berbeda,” jelas Panggah dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Untuk itu, legislator Partai Golkar tersebut meminta Pemerintah menetapkan prioritas yang jelas dalam peta jalan swasembada. Stabilitas produksi garam konsumsi dan aneka pangan harus dibenahi terlebih dulu sebelum mengejar pemenuhan kebutuhan sektor industri secara menyeluruh.

“Kami meminta pemetaan yang detail dan target yang terukur. Jangan hanya berbicara secara global. Mana yang diswasembadakan lebih dahulu, itu harus jelas,” tegasnya.

Baca juga : Tetap Jaga Kepercayaan Publik Bawaslu Waspadai AI Ganggu Pemilu 2029

Senada, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyoroti defisit produksi garam nasional. Kebutuhan nasional sekitar 3 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mencapai sekitar 1,64 juta ton. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan impor masih terjadi, bahkan untuk garam konsumsi.

Firman menilai, pendekatan kebijakan tidak cukup hanya melalui perluasan lahan atau ekstensifikasi, melainkan harus beralih pada intensifikasi berbasis teknologi. Kadar NaCl garam nasional perlu ditingkatkan melalui modernisasi proses produksi sebagaimana diterapkan di negara-negara maju.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta mata rantai produksi yang tidak efisien dipotong.

Baca juga : Tambah Kapasitas Untuk Mudik Lebaran, KAI Jual Tiket Kereta Ekonomi Kerakyatan

“Pengolahan air laut harus langsung diarahkan menjadi produk akhir dengan teknologi modern, sehingga lebih efektif dan memiliki nilai tambah,” ujarnya.

Selanjutnya, dia juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui pemberian insentif, kemudahan regulasi, serta jaminan stabilitas harga.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.