Komisi IV: Perlu, Peta Jalan Kebutuhan Garam Konsumsi

 Sebelumnya 
Dalam konteks ini, BUMN PT Garam tidak hanya berperan sebagai produsen, tapi juga jadi penyangga stok dan stabilisator harga garam nasional.

“Jika hanya mengandalkan program stimulus tanpa kepastian harga dan investasi jangka panjang, swasembada akan sulit tercapai,” ucapnya.

Senada, anggota Komisi IV DPR Usman Husin mengingatkan pentingnya konsistensi implementasi kebijakan. Pasalnya, tren produksi garam belum menunjukkan peningkatan signifikan meskipun anggaran terus bertambah. Jangan sampai anggaran besar digelontorkan, tapi produksi stagnan atau bahkan menurun.

Baca juga : Kaesang Cs Dapat Tambahan Personel, Eks Bupati Indramayu Gabung Ke PSI Jabar

“Swasembada harus diwujudkan dengan kesungguhan dan komitmen pengelolaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 17 Tahun 2025 yang menargetkan swasembada garam konsumsi dan aneka pangan pada 2025 serta garam industri pada 2027. PT Garam juga menjalankan proyek hilirisasi berbasis teknologi dengan investasi lebih dari Rp 10 triliun untuk meningkatkan produksi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Koswara mengatakan, regulasi itu secara eksplisit membuka ruang impor dalam kondisi tertentu, meski target swasembada tetap dipatok pada 2027. Kebijakan itu dibutuhkan untuk menjamin pasokan garam bagi sektor industri.

Baca juga : Tetap Jaga Kepercayaan Publik Bawaslu Waspadai AI Ganggu Pemilu 2029

“Selama ini, kebutuhan untuk itu sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku, mulai dari manufaktur hingga industri pengolahan,” kata Koswara belum lama ini.

Dia menjelaskan, Pemerintah saat ini terus mendorong pengembangan sentra-sentra produksi garam. Salah satunya melalui pengembangan kawasan garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta penjajakan pembukaan ladang garam baru di wilayah lain.

Kendati telah mematok target swasembada pada 2027, Koswara mengakui produksi garam nasional masih sangat dipengaruhi faktor cuaca. Teknologi evaporasi berbasis sinar matahari masih jadi metode paling efisien dari sisi biaya, meskipun memiliki risiko ketidakpastian produksi.

Baca juga : Tambah Kapasitas Untuk Mudik Lebaran, KAI Jual Tiket Kereta Ekonomi Kerakyatan

Untuk mengurangi ketergantungan itu, Pemerintah mulai menguji penerapan teknologi tepat guna seperti Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Jika teknologi itu terbukti berhasil, nantinya keterbatasan lahan tidak lagi jadi kendala utama produksi. Selanjutnya, pengembangan bisa dilakukan secara massal. PYB

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 7, edisi Kamis, 26 Februari 2026 dengan judul "Kejar Swasembada Nasional Komisi IV: Perlu, Peta Jalan Kebutuhan Garam Konsumsi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.