Pembelajaran Tatap Muka Dirasa Tetap Paling Optimal

RM.id  Rakyat Merdeka - Wacana pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah akhirnya dibatalkan. Keputusan itu dinilai sudah tepat. Karena, pembelajaran tatap muka tetap jadi metode paling optimal dalam proses belajar, interaksi sosial, serta perkembangan akademik peserta didik.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyebut, pengalaman pandemi membuktikan pertemuan tatap muka sulit tergantikan sistem PJJ. Keputusan Pemerintah yang akhirnya membatalkan wacana belajar dari rumah dilakukan untuk menjaga kualitas pendidikan. Keputusan itu diambil usai evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem pendidikan nasional yang berjalan selama ini.

Dia mengatakan, tatap muka di sekolah bisa membentuk karakter dan interaksi sosial anak secara langsung. Karena tidak semua siswa memiliki fasilitas atau pendampingan orang tua yang sama ketika belajar. “Kondisi akses serta lingkungan belajar tiap anak di rumah sangat beragam dan berbeda,” ujarnya, kemarin.

Capaian akademik, lanjutnya, bukan satu-satunya tujuan belajar. Karena perkembangan mental dan sosial juga harus diperhatikan. Selain itu, perbedaan kondisi ekonomi keluarga juga bisa memperlebar kesenjangan pendidikan jika kebijakan daring dipaksakan. Kehadiran guru secara fisik di sekolah bisa memberikan dampak besar bagi bimbingan moral bagi siswa.

Baca juga : Prabowo Minta Program Waste To Energy Dikebut

Dia menilai, belum ada urgensi pembelajaran dari rumah jika dikaitkan dengan penghematan energi BBM. Sistem zonasi sekarang membuat jarak siswa untuk ke sekolah relatif dekat dari rumah. “Efisiensi penggunaan bahan bakar melalui penutupan sekolah tidak memberikan dampak yang signifikan,” terangnya.

Selanjutnya, tiap kebijakan pendidikan yang berdampak luas, kata dia, harus dikaji secara matang dan berbasis data akurat. Konsekuensi menyeluruh wajib dipertimbangkan agar tidak memperlebar jurang pemisah antara siswa mampu dan kurang mampu. Karena keadilan akses pendidikan tetap jadi prioritas utama bagi tiap anak di seluruh Indonesia.

Hetifah menekankan, Pemerintah wajib menyiapkan sistem pendidikan yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika zaman. Kebijakan yang diambil tidak boleh tergesa-gesa agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat luas. “Kesiapan infrastruktur dan kurikulum fleksibel jadi kunci utama dalam menghadapi tantangan krisis global di masa depan,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan membatalkan wacana pembelajaran siswa secara daring di tengah situasi krisis global saat ini. Metode itu belum dibutuhkan karena tantangan di lapangan masih sangat besar. Keputusan itu memastikan bahwa proses belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung secara normal kembali.

Baca juga : Kasus Gratifikasi, Jaksa Minta Hakim Tolak Pledoi Nurhadi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pembelajaran siswa diutamakan tetap secara luring. Koordinasi sudah dilakukan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) serta Menteri Agama (Menag). “Sektor pendidikan harus semakin optimal agar tidak ada kehilangan momentum belajar,” katanya.

Pratikno mengakui, pernah ada diskusi soal kemungkinan penggunaan metode hibrida antara daring dan luring. Namun, menjaga kualitas pendidikan siswa jauh lebih utama daripada sekadar mencoba metode baru tanpa urgensi. Pembicaraan lintas kementerian menyimpulkan bahwa metode sekolah jarak jauh belum mendesak dilakukan sekarang.

Dia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan prioritas utama sektor pendidikan. Dimulai dari revitalisasi sekolah hingga Sekolah Unggul Garuda. Peningkatan kualitas pendidikan secara umum harus dipercepat, baik di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, maupun Kemendiktisainstek. Seluruh institusi itu wajib bersinergi demi mencapai target besar pembangunan sumber daya manusia.

Selanjutnya, Pemerintah menginstruksikan percepatan transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kinerja birokrasi secara total. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan melalui efisiensi di segala bidang kerja pada kementerian terkait. “Langkah itu bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan juga responsif,” jelasnya.

Baca juga : Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Tak Hadir Hari Pertama Kerja

Perjalanan dinas nonesensial, sambungnya, diminta dipangkas dan optimalisasi pertemuan dilakukan melalui rapat secara daring. Penerapan flexible working arrangement (FWA) dilaksanakan secara terukur untuk mendukung produktivitas kerja aparatur negara. Penghematan anggaran negara bisa dialokasikan pada program lain yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Akselerasi pembangunan yang berkeadilan, kata Pratikno, harus terus diperkuat dengan cara yang lebih cerdas dan efisien. Peningkatan kualitas SDM tetap jadi fokus utama dalam mendukung visi besar kemajuan bangsa Indonesia. “Semua elemen Pemerintah berkomitmen menjalankan tugas secara transparan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. PYB

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Jumat, 27 Maret 2026 dengan judul "DPR Dukung Pembatalan Rencana PJJ Pembelajaran Tatap Muka Dirasa Tetap Paling Optimal"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.