Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - DPR mulai menerapkan langkah penghematan di tengah terganggunya pasokan minyak dunia akibat konflik Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. Salah satunya dengan memangkas jatah bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas pejabat eselon I hingga III.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan kebijakan penghematan mulai diterapkan di lingkungan kompleks parlemen. “Pekan lalu sudah dibahas dari berbagai aspek terkait penghematan dan pola kerja ke depan,” kata Indra di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menurut Indra, penghematan difokuskan terlebih dahulu pada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DPR, salah satunya melalui pembatasan penggunaan BBM untuk kendaraan operasional pejabat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.
“Setiap minggu jatah BBM dikurangi satu hari untuk pengguna mobil operasional eselon I, eselon II, dan sebagian eselon III,” ujarnya.
Baca juga : Budi Prasetyo: Kami Yakin Dewas Akan Objektif Dan Profesional
Setjen DPR juga tengah menyiapkan skema pembatasan penggunaan kendaraan internal guna menekan konsumsi BBM dalam berbagai kegiatan operasional. “Intinya untuk mengurangi penggunaan BBM dalam berbagai kegiatan,” jelas Indra.
Penghematan juga dilakukan melalui pengurangan konsumsi listrik di kompleks parlemen. Indra menyebut seluruh lampu ruang rapat akan dimatikan maksimal pukul 20.00 WIB apabila tidak ada kegiatan persidangan.
Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo, mendukung langkah Setjen DPR dalam melakukan penghematan BBM kendaraan dinas. “Saya setuju dan mendukungnya,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (27/3/2026).
Menurut politisi Partai Golkar itu, penghematan memang perlu dilakukan, bukan semata karena adanya krisis energi akibat konflik di Timur Tengah. Ia menilai pemangkasan jatah BBM untuk pejabat Setjen DPR dapat menghemat anggaran.
Baca juga : Bonyamin Saiman: Kami Minta Dewas KPK Periksa Pihak Terkait
“Selama ini kita tidak tahu apakah kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan dinas atau pribadi,” ujarnya.
Firman juga mendukung penghematan listrik di DPR. Menurutnya, tidak setiap hari DPR menggelar rapat hingga malam, apalagi saat masa reses. “Dana hasil penghematan bisa digunakan untuk membantu gaji guru yang masih kecil,” tuturnya.
Senada disampaikan Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin. Ia menilai diperlukan langkah konkret untuk merespons kondisi global yang tidak pasti. “Saya pikir keputusan tersebut sudah tepat dan sejalan dengan program efisiensi pemerintah,” kata Nurul kepada Rakyat Merdeka, Jumat (27/3/2026).
Politisi Golkar itu juga menyoroti pentingnya pengaturan waktu rapat agar berjalan lebih efisien dan produktif. Ia mengusulkan agar kegiatan rapat tidak berlangsung hingga larut malam.
Baca juga : Senayan Usul WFH Tiap Rabu
Menurutnya, rapat sebaiknya dijadwalkan secara efektif dan tidak melewati pukul 18.00 WIB agar kinerja tetap optimal. “Sebaiknya aturan ini tidak hanya untuk ASN, tetapi berlaku umum. Rapat-rapat juga harus efisien dan produktif, tidak lebih dari pukul 18.00,” saran Nurul.
Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, juga mendukung berbagai langkah efisiensi untuk menekan penggunaan energi. “Menurut saya, apa pun yang bisa dilakukan untuk menghemat energi dalam rangka mengantisipasi dampak konflik global saat ini wajib didukung,” tegas Irma.
Politisi Partai NasDem itu mengusulkan agar jadwal rapat komisi di DPR dapat dikoordinasikan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dinilai penting karena sistem pendingin udara di gedung DPR menggunakan AC sentral yang tetap menyala untuk seluruh area, meskipun hanya beberapa ruangan yang digunakan.
“Jika yang rapat hanya beberapa komisi, tetapi AC menyala secara keseluruhan, tentu mubazir,” jelasnya. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
