Deforestasi Naik, DPR Dorong Kemenhut Perketat Penegakan Hukum

RM.id  Rakyat Merdeka - Meningkatnya laju deforestasi sepanjang 2025 memicu kekhawatiran serius di DPR. Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Jaelani, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengambil langkah tegas dan luar biasa untuk menekan kerusakan hutan yang dinilai berdampak langsung pada meningkatnya bencana alam.

“Peningkatan deforestasi merupakan sinyal bahaya bagi masa depan ketahanan lingkungan di Indonesia. Kita tidak bisa lagi melihat ini sebagai fenomena alam biasa, karena salah satu pemicu utamanya adalah hilangnya tutupan hutan,” ujar Jaelani di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, lonjakan deforestasi bukan hanya persoalan ekologi, tetapi telah menjadi ancaman nyata yang berdampak pada keselamatan manusia, seiring meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologis di berbagai wilayah.

Baca juga : Tavares Waspadai Kebangkitan Persita, Persebaya Fokus Mental

Jaelani menilai, kerusakan hutan yang dipicu aktivitas ekonomi berbasis lahan seperti perkebunan dan pertambangan menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola kehutanan.

Karena itu, ia menekankan perlunya pengawasan ketat serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Ia juga menyoroti bencana besar yang melanda wilayah Sumatera bagian utara—meliputi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh—sebagai bukti nyata dampak deforestasi.

Baca juga : Percepat Kopdes Merah Putih, Pemerintah Perkuat Distribusi Pangan & Ekonomi Desa

Bencana tersebut dilaporkan menelan lebih dari 1.000 korban jiwa, merusak puluhan ribu rumah, serta menghancurkan lahan pertanian dalam skala luas.

“Ini adalah harga mahal akibat kelalaian dalam menjaga hutan. Peristiwa ini harus menjadi titik balik agar pemerintah tidak lagi berkompromi dengan perusak hutan,” tegasnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Jaelani mendesak Kemenhut memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku deforestasi ilegal.

Baca juga : Earth Hour, BRI Dorong Keberlanjutan Lewat Aksi Nyata di Lingkungan Kerja

Ia mendorong peningkatan patroli terpadu serta optimalisasi teknologi pemantauan berbasis satelit untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time.

“Harus ada penindakan tegas terhadap korporasi yang melanggar izin konsesi. Jangan ada lagi celah bagi oknum atau perusahaan untuk berlindung di balik lemahnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor,” pungkas legislator asal Sulawesi Tenggara itu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.