DPR Dorong Percepatan Kendaraan Listrik untuk Tekan Subsidi BBM

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, menegaskan pentingnya pengembangan ekosistem kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dalam siaran pers resminya, Bambang menyebut subsidi energi yang disalurkan melalui BUMN saat ini telah mencapai sekitar Rp 120 triliun per tahun. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk konsumsi BBM jenis solar dan pertalite.

Menurutnya, kondisi ini berisiko semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama jika terjadi lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Ia menjelaskan, ketegangan di kawasan tersebut berpotensi mengganggu distribusi energi global, termasuk melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia.

Baca juga : PLN IP Pastikan PLTGU Cilegon Andal Pasok Listrik Lebaran

Gangguan pada jalur ini dapat memicu kenaikan harga minyak mentah dan memperbesar beban subsidi energi nasional.

“Karena itu, salah satu opsi yang perlu didorong adalah peralihan masyarakat ke kendaraan listrik. Dibutuhkan kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi,” ujar Bambang, Sabtu (4/4/2026).

Ia menilai, percepatan adopsi kendaraan listrik merupakan langkah strategis yang realistis.

Terlebih, perkembangan infrastruktur di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, ditandai dengan bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah.

Baca juga : Borneo FC di Persimpangan Juara, Ujian Berat Menanti di Pamekasan

Selain itu, kehadiran SPKLU mobile juga dinilai mampu menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan titik pengisian daya.

Meski demikian, Bambang menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Ia mendorong keterlibatan sektor swasta, termasuk pusat perbelanjaan.

“Kalau perlu, seluruh mal wajib menyediakan SPKLU. Jika infrastrukturnya tersedia, minat masyarakat akan tumbuh,” usulnya.

Dari sisi biaya operasional, kendaraan listrik dinilai lebih efisien. Berdasarkan diskusinya dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik berkisar Rp 1.600 per kWh, lebih murah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.

Baca juga : Perkuat Pembangunan, AMREI Dorong Penguatan Risk Culture Di Sektor Energi

“Ketika masyarakat mulai beralih, konsumsi BBM bersubsidi bisa ditekan dan beban APBN ikut berkurang,” tuturnya.

Bambang menambahkan, Komisi XII DPR akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk melalui skema insentif, pajak, serta dukungan fiskal lainnya.

Ia menegaskan, percepatan transisi energi tidak hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi mitigasi terhadap risiko gejolak harga energi global.

“Yang terpenting, negara tidak terus membebani APBN untuk konsumsi BBM. Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.