Komisi XI DPR: Penerima Beasiswa Wajib Cinta Tanah Air

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XI DPR M Hasanuddin Wahid tidak mempermasalahkan pelibatan TNI dalam pembekalan calon penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Langkah itu untuk menaikkan patriotisme mahasiswa serta pelajar. Upaya ini efektif asal melanggar aturan dan berfungsi optimal bagi seluruh anak bangsa.

Hasanuddin mengatakan, nilai cinta Tanah Air harus ditanamkan kepada para penerima beasiswa LPDP sejak awal. Itu wajib ditekankan khususnya bagi mereka yang akan segera melanjutkan studi ke luar negeri. Semangat patriotisme merupakan landasan utama dalam menjaga identitas nasional saat menempuh pendidikan global.

Mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri, kata dia, diharapkan tetap mampu membawa nilai patriotisme serta cinta NKRI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, selama kegiatan pembekalan oleh TNI ditopang dengan latar belakang rasional serta tujuan jelas tanpa melanggar peraturan, tidak ada persoalan berarti yang harus diperdebatkan.

Pelibatan TNI dalam pembekalan LPDP, sambungnya, diprediksi tidak akan menguras anggaran negara dalam jumlah yang banyak. Pengeluaran biaya untuk menciptakan rasa cinta Tanah Air serta bangsa itu dianggap wajar karena tujuannya sangat jelas. “Kegiatan itu dipastikan bukan sekadar ajang hura-hura ataupun ego sektoral,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Baca juga : BNI Konsisten Dorong Pemerataan Pendidikan Lewat Beasiswa Nasional

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menambahkan, pelibatan TNI dalam program pembekalan calon penerima LPDP perlu dilihat secara sangat hati-hati. LPDP adalah instrumen pendanaan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM sipil lewat beasiswa. Fokus utamanya tetap pada riset serta pengembangan keilmuan mahasiswa.

Pelibatan TNI bisa dipahami jika dimaksudkan dalam konteks penguatan kapasitas tertentu seperti disiplin atau kepemimpinan di bidang strategis pertahanan. Syaratnya adalah proporsinya tetap jelas serta tidak menggeser tujuan utama LPDP. Lembaga itu harus tetap fokus dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola dana pendidikan.

Sisi fungsi perlu dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih peran antarlembaga negara dalam pelaksanaan program itu. Makanya, LPDP harus menjaga prinsip agar kebijakannya tetap profesional serta inklusif. “Orientasi utama pendidikan harus tetap berjalan sesuai tugas masing-masing instansi tanpa mengabaikan aspek profesionalitas yang ada,” katanya.

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP M Lukmanul Hakim menyebut, kegiatan persiapan keberangkatan semacam ini bukan hal baru. LPDP secara berkelanjutan menyelenggarakan pelatihan awal itu bagi penerima beasiswa sebelum studi. Program itu dilaksanakan sejak awal beasiswa digulirkan guna memastikan kesiapan para mahasiswa.

Baca juga : Azis Komisi II DPR: Reforma Agraria Perlu Sentuh Aspek Kesejahteraan

Persiapan keberangkatan jadi bagian dalam memastikan kesiapan akademik maupun nonakademik bagi seluruh penerima beasiswa yang akan berangkat. Program itu bertujuan membekali mereka lewat penguatan karakter serta nilai kebangsaan. Itu mencakup aspek kepemimpinan, etika, kesiapan mental, hingga aspek sosial di lingkungan baru.

Penerima beasiswa atau awardee diharapkan bisa menjalani masa studi dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi. Apalagi, kegiatan itu melibatkan narasumber yang relevan saat pemberian materi maupun sesi luar ruangan. Semua dirancang secara sistematis agar menghasilkan lulusan yang berintegritas dan unggul.

Kegiatan luar ruangan bagi calon penerima beasiswa itu dirancang khusus untuk melatih kedisiplinan para peserta sebelum berangkat. Pendekatan itu diharapkan mampu membentuk mental yang kuat selama mereka menempuh pendidikan di luar negeri. “Kedisiplinan jadi kunci utama dalam meraih keberhasilan akademik secara total,” katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, partisipasi TNI bertujuan meningkatkan nasionalisme para penerima beasiswa LPDP secara kolektif. Pembekalan itu diharapkan mampu memupuk rasa kecintaan terhadap Indonesia. Karena Pemerintah sudah melakukan investasi besar melalui beasiswa untuk mencetak pemimpin masa depan yang memiliki loyalitas tinggi.

Baca juga : Komisi III DPR Usul, Perketat Regulasi Jual-Beli Air Keras

Selain pembekalan nasionalisme, Pemerintah akan mengarahkan bidang studi LPDP lebih banyak ke sektor Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Langkah itu dilakukan karena kebutuhan Indonesia terhadap penguasaan teknologi saat ini makin besar. Penguasaan sains serta teknik jadi fokus utama untuk memperkuat daya saing bangsa di masa depan.

Saat di Washington DC, AS, Purbaya mengaku bertemu 50 mahasiswa yang mayoritas bukan berasal dari jurusan STEM. Pemerintah akan mengubah fokus itu demi meningkatkan pemakaian teknologi di masa depan agar Indonesia tidak tertinggal. “Perubahan kebijakan ini diambil demi menyesuaikan kebutuhan zaman yang terus berkembang pesat,” terangnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.