Dark/Light Mode

DPR Dorong Pemerintah Respons Surat Kadin China soal Investasi

Jumat, 22 Mei 2026 09:09 WIB
Foto: Dok. Partai Demokrat.
Foto: Dok. Partai Demokrat.

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron meminta pemerintah menindaklanjuti secara serius surat resmi kamar dagang China di Indonesia yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait berbagai persoalan investasi dan iklim usaha di Indonesia.

Menurut Herman, berbagai keluhan yang disampaikan investor China perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak memengaruhi tingkat kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi.

“Ya itu dibuktikan saja dulu. Kalau kemudian memang Kadin China, memang keras sekali surat itu. Dan saya kira tinggal nanti pemerintah Indonesia meresponsnya dengan cara apa,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai, pemerintah memiliki instrumen hukum yang memadai untuk menindaklanjuti berbagai dugaan persoalan yang disampaikan dalam surat tersebut. Mulai dari praktik korupsi, pemerasan, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Baca juga : RS Awal Bros Pekanbaru Resmikan Rawat Inap Khusus Insan PLN

“Apakah dengan penelusuran secara hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kita ada instrumen negara, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Silakan itu ditelusuri,” tuturnya.

Herman menegaskan, apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa membedakan pihak yang terlibat, baik dari kalangan pemerintah maupun nonpemerintah.

“Kalau benar, saya kira kita bisa melihat sekarang bahwa tidak memandang apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Bahkan yang sedang dalam eksekutif juga ditindak secara tegas,” tegas Herman.

Menurutnya, penegakan hukum yang adil dan upaya pemberantasan korupsi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik serta menjaga keyakinan investor terhadap Indonesia.

Baca juga : PROJO Dukung Pemerintah Tenangkan Publik Hadapi Kenaikan Dolar AS

“Ini akan menjadi fondasi yang sangat krusial untuk penegakan hukum secara adil. Pemberantasan korupsi akan menjadi fondasi yang sangat fundamental dalam membangun kepercayaan publik ke depan,” ucapnya. 

Herman juga meyakini pemerintah akan memberikan respons terhadap surat tersebut karena sifatnya resmi dan berkaitan langsung dengan persepsi dunia internasional terhadap iklim investasi Indonesia.

“Saya yakin pasti direspons oleh negara karena ini surat resmi dari Kadin China. Jadi menurut saya memang harus direspons. Kalau tidak direspons, nanti bisa menurunkan tingkat kepercayaan internasional kepada Indonesia,” ingatnya.

Sebelumnya, kamar dagang China di Indonesia mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang memuat sejumlah keluhan terkait kondisi investasi di Indonesia.

Baca juga : Dukung Asta Cita Pemerintah, Pegadaian Wajah Utama Bank Emas Indonesia

Dalam surat tersebut, investor China menyoroti beberapa isu, antara lain kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga praktik penegakan hukum yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian usaha.

Mereka menilai, kondisi tersebut dapat mempengaruhi operasional bisnis dan menimbulkan kekhawatiran terhadap prospek investasi di Indonesia ke depan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.