Nurul Arifin: Kasus Sampang Alarm Darurat Kekerasan Seksual Anak

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menilai, dugaan pemerkosaan massal terhadap seorang remaja perempuan di bawah umur di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menjadi alarm serius atas darurat kekerasan seksual terhadap anak.

Ia meminta negara memberikan perlindungan maksimal kepada korban sekaligus memastikan seluruh pelaku diproses secara tegas sesuai hukum.

Nurul Arifin menyatakan, apabila dugaan kasus tersebut terbukti sebagaimana disampaikan aparat penegak hukum, maka peristiwa itu bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan tragedi kemanusiaan yang membutuhkan penanganan menyeluruh.

"Kalau benar kasus ini terjadi seperti yang disampaikan aparat penegak hukum, maka ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan. Negara harus hadir memberikan perlindungan penuh kepada korban sekaligus memastikan seluruh pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," kata Nurul kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, dugaan keterlibatan puluhan pelaku dalam satu perkara menunjukkan persoalan sosial yang jauh lebih kompleks dibandingkan kasus kekerasan seksual pada umumnya.

Baca juga : Nurul Arifin: Riset SSI Buktikan Bahlil Berhasil Terjemahkan Visi Prabowo

Ia menilai, terdapat indikasi melemahnya kontrol sosial, pengaruh lingkungan pergaulan, hingga menurunnya sensitivitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

"Ketika begitu banyak orang diduga terlibat dalam tindak kekerasan seksual, itu menunjukkan adanya persoalan sosial yang harus menjadi perhatian bersama. Ini menjadi alarm bahwa pendidikan karakter, pengawasan keluarga, dan kepedulian lingkungan tidak boleh diabaikan," ujar Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar tersebut.

Nurul menegaskan, aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu. Seluruh tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku, sementara para pelaku yang masih buron diminta segera ditangkap.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa perhatian tidak boleh hanya berfokus pada proses hukum terhadap pelaku.

Pemulihan korban, menurutnya, harus menjadi prioritas karena dampak psikologis akibat kekerasan seksual, terlebih yang dilakukan secara berkelompok, dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Baca juga : Turun Ke Lapangan Malam Hari, Menteri Dody Kebut Pelebaran Jalan Serdang-Merak

"Korban membutuhkan pendampingan psikologis, perlindungan identitas, bantuan hukum, layanan kesehatan, hingga jaminan agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa stigma. Jangan sampai korban menjadi korban untuk kedua kalinya karena tekanan sosial," tegasnya.

Nurul juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar tersangka masih berusia anak. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal perlunya penguatan pendidikan mengenai penghormatan terhadap tubuh, relasi yang sehat, serta pemahaman tentang persetujuan (consent) sejak usia dini melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat.

"Anak-anak perlu diberikan pendidikan yang benar mengenai penghormatan terhadap sesama, batasan tubuh, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan kekerasan seksual. Edukasi ini bukan untuk mengajarkan seks bebas, tetapi justru untuk melindungi anak dari menjadi korban maupun pelaku," jelasnya.

Selain itu, Nurul mengajak masyarakat menghentikan budaya victim blaming yang masih kerap muncul dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

"Korban harus didukung untuk berani melapor. Lingkungan juga harus menjadi tempat yang aman, bukan malah menghakimi. Budaya menyalahkan korban hanya akan membuat kasus-kasus seperti ini semakin sulit terungkap," ujarnya.

Baca juga : Ketum PB PMII Apresiasi Timsus Ekologi, Perkuat Komitmen Perjuangan Lingkungan

Legislator Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu menilai pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan melalui pendekatan lintas sektor.

Upaya tersebut mencakup penegakan hukum yang konsisten, penguatan pendidikan karakter di sekolah, peningkatan literasi digital untuk mengantisipasi dampak negatif konten di internet, serta pelibatan aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah dalam membangun lingkungan yang ramah anak.

"Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi bersama. Kita tidak boleh hanya bereaksi ketika tragedi terjadi. Yang lebih penting adalah membangun sistem perlindungan anak yang kuat agar kasus serupa tidak kembali terulang," pungkas Nurul.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.