Dark/Light Mode

Yulius Setiarto: Hadapi El Nino, Indonesia Butuh Gotong Royong

Sabtu, 15 Agustus 2026 14:44 WIB
Foto: Fraksi PDIP DPR.
Foto: Fraksi PDIP DPR.

RM.id  Rakyat Merdeka - Ancaman El Nino pada 2026 dinilai tidak bisa hanya dihadapi dengan memastikan ketersediaan pangan.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yulius Setiarto mengingatkan bahwa fenomena tersebut berpotensi memicu krisis air, gangguan ekosistem, kesehatan, energi, hingga tekanan ekonomi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Yulius merespons Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, Kamis (14/8/2026).

Yulius mengapresiasi capaian pemerintah, khususnya swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Dengan capaian tersebut, Presiden menyatakan Indonesia siap menghadapi ancaman El Nino tahun ini. Namun, menurut Yulius, capaian swasembada bukan satu-satunya yang mesti diperhatikan untuk menghadapi El Nino.

“Di satu sisi, swasembada adalah kemampuan memproduksi, namun bagaimana resiliensi sebagai kemampuan menjaga kehidupan tetap berfungsi ketika produksi, air, lingkungan, kesehatan, energi, dan ekonomi mengalami tekanan bersamaan akibat El Nino,” ujar Yulius.

Yulius menuturkan, BMKG telah menyatakan El Nino 2026 aktif dan berpotensi mencapai intensitas sangat kuat.

Fenomena tersebut diperkirakan memperpanjang dan memperkering musim kemarau, dengan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat pada Agustus-September.

BMKG juga menempatkan ketersediaan air dan pencegahan karhutla sebagai dua fokus utama mitigasi. Data BMKG dan KLHK-SiPongi turut menunjukkan adanya risiko tersebut.

Per 13 Agustus 2026, pemantauan SiPongi dalam 24 jam terakhir mendeteksi 4.921 titik panas di Indonesia. Sebanyak 243 titik berkategori kepercayaan tinggi, 4.528 sedang, dan 150 rendah.

Baca juga : Stok Beras 5,2 Juta Ton, Amran Pede Indonesia Aman Hadapi El Nino

Kalimantan Barat mencatat jumlah terbanyak dengan 1.584 titik. Yulius menegaskan, angka tersebut merupakan deteksi hotspot berbasis satelit dan bukan jumlah kejadian kebakaran yang telah terverifikasi di lapangan.

Sementara itu, pada periode 11-20 Agustus 2026, BMKG menerbitkan peringatan dini kekeringan meteorologis pada sejumlah kabupaten/kota di 29 provinsi.

Pada awal Agustus, sebanyak 535 Zona Musim (ZOM) atau 76,5 persen ZOM telah memasuki musim kemarau, sementara 87,28 persen wilayah pengamatan mengalami sifat hujan di bawah normal.

Menurut Yulius, El Nino harus dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan air dan ekosistem. Kekeringan berkepanjangan dapat mengeringkan sumber air warga, mengganggu sanitasi, memperbesar persaingan penggunaan air, serta menekan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri secara bersamaan.

Pengelolaan waduk, kata dia, juga harus memperhitungkan kebutuhan air minum, irigasi, lingkungan, dan pembangkit listrik secara bersamaan.

Eksploitasi air tanah dan sumber air di wilayah hulu harus diawasi agar kebutuhan dasar masyarakat tidak dikalahkan kepentingan ekonomi jangka pendek.

“Pertanyaan penting bagi pemerintah bukan hanya berapa stok pangan di gudang, melainkan berapa lama cadangan air, irigasi, waduk, layanan kesehatan, listrik, serta daya beli masyarakat mampu bertahan ketika defisit air mencapai puncaknya,” ucapnya.

Di sektor pertanian, keberhasilan swasembada, lanjut Yulius, harus diuji melalui stress test. Pemerintah perlu melihat dampak apabila defisit air berlangsung selama beberapa bulan terhadap delapan komoditas pangan yang menjadi capaian swasembada.

Pemerintah juga perlu memastikan kalender tanam berbasis prakiraan iklim, penyediaan benih tahan kekeringan, efisiensi irigasi, distribusi air pada fase kritis, asuransi gagal panen, serta kompensasi bagi petani terdampak.

“Kebijakan pupuk penting, tetapi tidak cukup apabila petani tadah hujan, petani gurem, buruh tani, dan masyarakat adat kehilangan sumber air serta tidak memiliki perlindungan atas mata pencaharian. Ini adalah soal kesiapan kita bersama. Kesiapan bukan pernyataan. Kesiapan harus dapat diukur, diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan,” kata Yulius.

Baca juga : 9.538 Hotspot Terdeteksi, Indonesia Masuk Fase Kritis Karhutla

Dia menambahkan, peringatan dini BMKG tidak boleh berhenti sebagai siaran pers. Informasi tersebut harus diterjemahkan menjadi keputusan, anggaran, tindakan pemerintah daerah, dan perlindungan nyata bagi warga.

Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan sekadar apakah peringatan telah disampaikan, melainkan seberapa banyak kerugian, gagal panen, penyakit, kebakaran, dan gangguan layanan publik yang dapat dimitigasi dan dicegah.

Yulius menyampaikan lima langkah yang dinilai mendesak untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi El Nino.

Pertama, pemerintah perlu membentuk “Kerangka Kesiapsiagaan El Nino Nasional” yang mengikat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, TNI/Polri, dan masyarakat sipil.

Kerangka tersebut harus memuat satu peta risiko, pembagian tugas, protokol komando, indikator peringatan, anggaran kontinjensi, serta mekanisme evaluasi publik. Menurut Yulius, El Nino tidak dapat ditangani oleh sektor pertanian saja.

Kedua, ketahanan air harus menjadi prioritas nasional. Dalam 100 hari pertama, pemerintah perlu melakukan audit terbuka terhadap cadangan air, waduk, irigasi, air baku, mata air, dan sumur warga di daerah rawan kekeringan.

Prioritas distribusi air harus mendahulukan kebutuhan dasar masyarakat dan pertanian rakyat. Data hidrometeorologi juga perlu tersedia secara real time hingga tingkat desa, dengan mengakui pengetahuan lokal dan adat dalam pengelolaan air serta pencegahan bencana.

Ketiga, perlindungan ekosistem harus ditempatkan sejajar dengan pengamanan pangan dan energi. Pemerintah perlu memperkuat patroli, pemantauan titik panas, pembasahan gambut, sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan, terutama di Sumatera dan Kalimantan.

Setiap kebijakan energi dan pangan, lanjut Yulius, harus diuji dampak ekologisnya agar peningkatan produksi atau serapan bahan bakar nabati tidak mendorong pembukaan lahan gambut dan memperbesar risiko karhutla.

Keempat, negara harus menyiapkan protokol kesehatan dan perlindungan sosial-ekonomi. Kekeringan, panas ekstrem, debu, asap, dan penurunan kualitas udara dapat meningkatkan ISPA serta penyakit terkait panas dan air.

Baca juga : Karhutla Jadi Perhatian Serius Istana

Pemerintah perlu memperkuat pemantauan kesehatan dan kesiapan fasilitas kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta layanan di daerah terdampak.

Pemantauan harga pangan juga harus berjalan secara real time, disertai cadangan strategis, distribusi antardaerah, perlindungan daya beli masyarakat miskin, dan jaminan kehilangan mata pencaharian bagi petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, serta pekerja rentan.

“Data 4.921 hotspot dan peringatan kekeringan di 29 provinsi menunjukkan bahwa respons kesehatan dan sosial tidak boleh menunggu bencana menjadi krisis terbuka,” ujarnya.

Kelima, ketahanan energi harus masuk dalam rencana kontinjensi. Penurunan muka air waduk dapat mengganggu irigasi sekaligus produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Karena itu, pemerintah perlu melakukan uji ketahanan waduk dan pembangkit, menyiapkan diversifikasi sumber energi.

Yulius menilai ancaman El Nino hanya dapat dihadapi melalui gotong royong seluruh elemen bangsa. Pemerintah pusat harus terbuka dan adaptif, pemerintah daerah siap bertindak, ilmuwan memastikan data digunakan dalam pengambilan keputusan, pelaku usaha bertanggung jawab, dan masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan.

Menurutnya, pendekatan komando semata tidak memadai. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi tata kelola adaptif yang mampu mengurangi kerentanan, mempercepat respons, dan menjamin pemulihan yang adil.

"Keselamatan rakyat adalah mandat bernegara, karena itu harus menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah,” pungkas Yulius.

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.