Siagakan Layanan Kesehatan

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti 3 juta warga terpapar kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah diminta memperkuat penanganan kesehatan di wilayah terdampak.

Anggota Komisi IX DPR Ranny Fahd Arafiq mengatakan, paparan asap dalam skala besar perlu diikuti dengan kesiapan layanan kesehatan, terutama di daerah yang mengalami peningkatan gangguan pernapasan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu memastikan puskesmas dan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak memiliki tenaga medis, obat-obatan, serta dukungan pelayanan yang cukup.

"Kalau sudah jutaan warga terpapar asap, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana memadamkan api, tetapi bagaimana memastikan masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan pelayanan kesehatan," tegas Ranny di Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten/kota terpapar langsung kabut asap karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Jutaan warga ini tersebar di tujuh provinsi, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Timur (Kaltim). Bahkan, enam provinsi di antaranya telah menetapkan status siaga darurat bencana.

Baca juga : Jasa Marga & Hutama Karya Digitalisasi Data Di Jalan Tol

Kemudian, juga terjadi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang cukup signifikan di sejumlah daerah. Di Kalteng meningkat dari 402 kasus menjadi 716 kasus dalam satu pekan, atau naik 78,1 persen. Kalbar tercatat lebih dari 151 ribu kasus sejak Januari 2026, dengan lonjakan antara lain dilaporkan di Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah. Selain ISPA, masyarakat terdampak juga mengalami keluhan asma dan iritasi akibat paparan asap.

Ranny melanjutkan, angka kenaikan ISPA di Kalteng perlu menjadi perhatian serius. Semua pihak tidak boleh menunggu masyarakat datang dalam kondisi sudah berat. Deteksi dan penanganan sejak gejala awal perlu diperkuat, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki penyakit pernapasan.

Karena itu, ia memuji langkah Kemenkes yang telah memobilisasi 314 tenaga kesehatan, terdiri atas dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog, dengan konsentrasi utama di Kalteng dan Kalsel.

"Dukungan tersebut perlu terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan," saran politisi Golkar ini.

Senada, anggota Komisi IX DPR Maharani meminta Kemenkes bersama Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi meningkatnya kasus ISPA di wilayah yang terdampak kabut asap. Penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada persoalan lingkungan. Pemerintah perlu secara bersamaan memastikan kesiapan sistem pelayanan kesehatan untuk menghadapi dampak buruk paparan asap terhadap masyarakat.

Baca juga : Belanja Pegawai Tak Boleh Korbankan Program Rakyat

"Ketika kualitas udara memburuk, Pemerintah perlu memastikan layanan kesehatan siap dan masyarakat mendapatkan perlindungan sejak dini," ujar Maharani di Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Maharani menekankan, kelompok rentan perlu menjadi perhatian utama dalam penanganan dampak kesehatan akibat kabut asap. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan riwayat asma atau penyakit paru juga perlu mendapat perhatian.

"Informasi kualitas udara, penggunaan masker, dan akses pelayanan kesehatan benar-benar sampai kepada masyarakat," kata politisi Golkar ini menekankan.

Pemerintah, imbau dia, perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kasus ISPA maupun gangguan kesehatan lainnya yang berpotensi muncul akibat paparan asap. Informasi mengenai kondisi kualitas udara disampaikan secara jelas dan mudah dipahami agar masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan.

Selain itu, kata Maharani, edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat. Warga diimbau menggunakan masker ketika kualitas udara memburuk, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami keluhan kesehatan. Seperti batuk berkepanjangan, sesak napas, nyeri dada, atau iritasi mata yang berat.

Baca juga : Pram Tebar Hujan Buatan Redam Polusi Dan Panas

Dia mengingatkan, jangan menunggu lonjakan pasien. Pencegahan, kesiapan fasilitas kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan perlu dilakukan sejak sekarang. "Respons kesehatan berjalan seiring dengan upaya pengendalian karhutla," tegas legislator asal Riau ini.

Komisi IX DPR, tegas Maharani, meminta adanya penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemda dalam menghadapi dampak kesehatan akibat karhutla. Karena langkah yang terpadu dapat menekan risiko gangguan kesehatan. "Juga memastikan seluruh masyarakat di wilayah terdampak tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai," harapnya.

Sementara, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaludin mengatakan, kabut asap karhutla telah memicu lonjakan kasus ISPA meroket hingga 78 persen di wilayah terdampak. Namun demikian, belum ada laporan tentang korban jiwa akibat kondisi ini.

"Sebagai upaya mitigasi, kami telah memobilisasi sejumlah 314 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog dengan konsentrasi utama di Kalteng dan Kalsel," kata Agus di Jakarta, Selasa (25/8). TIF

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 9, edisi Rabu, 26 Agustus 2026 dengan judul "Bantu 3 Juta Warga Terpapar Asap Siagakan Layanan Kesehatan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.