Dark/Light Mode

Curhat Komite III DPD Soal Penanganan Corona

Kebijakan Nggak Jelas, Masyarakat Kebingungan

Sabtu, 11 April 2020 21:58 WIB
Anggota DPD RI Muhammad Gazali
Anggota DPD RI Muhammad Gazali

RM.id  Rakyat Merdeka - Komite III DPD RI menilai pemerintah tidak memiliki panduan yang jelas dalam menerapkan kebijakan penanganan Covid-19 kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kebingungan dan mispersepsi di tingkat masyarakat.

Pendapat ini disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD, Muhammad Gazali dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/4). Gazali pun menyebut sejumlah fakta dan kejadian aktual untuk mendukung pendapatnya.

Berita Terkait : DPD Tegaskan RUU Minerba Tak Cacat Hukum

Salah satunya adalah soal di mana masyarakat bisa mengecek apakan mereka positif corona atau tidak. Sama sekali tidak ada informasi soal ini.  Karena itu masyarakat di daerah-daerah hingga saat ini masih kesulitan mencari informasi mengenai ke mana mereka harus melakukan pengecekan tentang kondisi kesehatan mereka,” jelas Gazali.

Berikutnya, Gazali juga menyoroti kenapa pemerintah belum memetakan daerah mana saja yang termasuk dalam zona merah, kuning, dan hijau.  Hal ini mengakibatkan masyarakat  membuat kebijakan mandiri dengan melakukan pembatasan sosial atau lockdown tanpa izin pemerintah pusat.  “Dampak lainnya, terjadi konflik sosial seperti penolakan jenazah yang terjadi di sejumlah daerah,” katanya.

Berita Terkait : Banyak Desa Kebingungan Tangani Covid-19

Komite III DPR, lanjut Ghazali juga menilai kalau pemerintah tidak tegas dalam menerapkan kebijakan boleh tidaknya mudik. Sebab, juru bicara presiden awalnya melarang. Tetapi belakangan pernyataan jubir presiden dibantah Mensesneg.

“Hal seperti ini membuat masyarakat yang terbiasa melakukan mudik dan masyarakat yang menerima pemudik menjadi bertanya-tanya. Sampai muncul penyataan di tengah masyarakat yang mengatakan, mungkin sebenarnya pemerintah sengaja bersikap demikian untuk menyebarkan Covid-19 ini keseluruh daerah pemudik,” ungkapnya. [KRS]