Bambang Patijaya: Percepatan EBT Harus Tekan Beban Subsidi & Bangun Industri

RM.id  Rakyat Merdeka - Percepatan energi baru dan terbarukan (EBT) dinilai tak boleh berhenti pada penambahan kapasitas pembangkit.

Pengembangan energi bersih harus sekaligus menjadi strategi untuk menekan beban subsidi, memperkuat ketahanan energi, dan mendorong lahirnya industri teknologi energi di dalam negeri.

Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Patijaya. Dia menilai, pengembangan EBT perlu ditempatkan sebagai strategi nasional untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.

"Kita mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mempercepat kemandirian energi nasional. Pengembangan EBT bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan menjaga kesehatan fiskal negara," kata Bambang, Kamis (3/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi perhitungan Kementerian ESDM yang menyebut beban subsidi dan kompensasi energi pada 2026 berpotensi mencapai sekitar Rp 300 triliun apabila ketersediaan pasokan di Indonesia tidak diantisipasi dan pemanfaatan EBT tidak dipercepat.

Baca juga : Dukung Bahlil, Beniyanto: Subsidi Energi 2027 Harus Tepat Sasaran & Berkeadilan

Menurut Bambang, proyeksi tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat diversifikasi energi secara terukur.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah merencanakan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW.

Dari jumlah tersebut, 42,6 GW atau sekitar 61 persen berasal dari EBT. Sementara itu, Program PLTS 100 GWp yang diluncurkan Presiden Prabowo diperkirakan menghasilkan daya rata-rata efektif sekitar 18–20 GW dengan asumsi faktor kapasitas 18–20 persen.

Secara ilustratif, apabila tambahan pasokan tersebut diperhitungkan dalam struktur perencanaan baru, porsi EBT berpotensi meningkat menjadi sekitar 69–70 persen.

" Dengan hadirnya Program PLTS 100 GWp, tentu RUPTL mengalami penyesuaian. Penyesuaian itu bukan hanya mengubah angka kapasitas, tetapi juga mencakup komposisi pembangkit, tahapan pembangunan, lokasi proyek, kebutuhan transmisi, kapasitas baterai, cadangan daya, serta kemampuan sistem menyerap tambahan pasokan tenaga surya," ujar Bambang yang juga menjabat sebagai Kapoksi Partai Golkar di Komisi XII DPR RI.

Baca juga : PTSI Terus Perkuat Kontribusi dalam Pertumbuhan dan Daya Saing Industri Nasional

Bambang menegaskan, pengembangan EBT tidak boleh sekadar mengejar besarnya kapasitas terpasang. Setiap proyek harus didukung kajian teknis dan keekonomian secara menyeluruh.

Kajian tersebut, kata dia, perlu memperhitungkan biaya jaringan, penyimpanan energi, penyeimbang sistem, serta dampaknya terhadap biaya pokok penyediaan listrik.

Dengan begitu, peningkatan porsi EBT benar-benar dapat memperkuat keandalan pasokan sekaligus menekan beban subsidi energi secara berkelanjutan.

Selain pembangunan pembangkit, Bambang mendorong penguatan riset dan pengembangan (research and development/R&D) untuk mendukung pengembangan industri EBT nasional.

Menurut dia, riset perlu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi panel surya dalam kondisi iklim tropis, mengembangkan baterai dan sistem penyimpanan energi, serta memperkuat teknologi jaringan pintar.

Baca juga : Mekeng Jadi Ketua Komisi XII DPR, Siap Kawal Ketahanan Energi

"Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, PLN, BUMN, dan pelaku industri perlu membangun peta jalan riset yang terintegrasi dengan Program PLTS 100 GWp dan proyek EBT nasional lainnya," ujarnya.

Bambang menilai, investasi EBT harus memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional.

Karena itu, setiap proyek tidak cukup hanya menghasilkan tambahan kapasitas listrik, tetapi juga harus menciptakan nilai tambah dan memperkuat kemampuan industri dalam negeri.

"Kita perlu memastikan setiap investasi EBT menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, penguasaan teknologi, dan kapasitas industri di dalam negeri. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil dapat memperkuat kemandirian energi, mengurangi beban subsidi, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat industri energi bersih," pungkas legislator asal daerah pemilihan Bangka Belitung tersebut.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.