Libatkan Semua Pihak, Pansus DPD RI Komit Hadirkan Solusi Di Tanah Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian konflik keamanan dan persoalan kemanusiaan di Tanah Papua secara objektif, menyeluruh, dan berkeadilan. Termasuk memastikan penyelesaian persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) memberikan dampak nyata bagi korban dan keluarga korban.

Menurut Pansus Papua DPD RI, penyelesaian persoalan HAM di Tanah Papua telah memperoleh legitimasi yuridis melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023.

Kedua regulasi tersebut memasukkan sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk peristiwa Wasior 2001, Wamena 2003, dan Paniai 2014, dengan orientasi pada pemulihan hak korban atau ahli waris.

Ketua Pansus Papua DPD RI Yorrys Raweyai menegaskanz persoalan HAM di Papua tidak boleh berhenti pada tataran diskursus dan normatif. Menurutnya, negara harus memastikan kebijakan yang telah dibuat benar-benar menghadirkan keadilan bagi korban.

Baca juga : Yorrys: STSB DPR-DPD RI 2026 Momentum Suara Daerah Jadi Poros Kebijakan Nasional

“Persoalan HAM di Tanah Papua tidak boleh berhenti pada laporan. Negara harus hadir memastikan korban mendapatkan pemulihan, kepastian hukum, dan jaminan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi,” tegas Yorrys dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).

Yorrys juga menekankan bahwa berbagai peristiwa aktual yang diduga mengandung pelanggaran HAM harus diusut dan ditindaklanjuti secara serius. Ribuan masyarakat yang mengungsi serta korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil akibat konflik keamanan yang terus berlangsung di sejumlah wilayah Papua, menurutnya, harus menjadi perhatian Pemerintah.

“Setiap korban harus didengar dan setiap peristiwa yang diduga mengandung pelanggaran HAM harus diusut secara serius dan tuntas. Jangan sampai konflik yang terus terjadi membuat penderitaan masyarakat sipil kembali menjadi angka-angka statistik,” ujarnya.

Yorrys mengatakan Pansus Papua DPD RI akan bekerja secara sistematis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga adat sebagai representasi kultural dan kedaerahan masyarakat Papua.

Baca juga : Yorrys: Kami Cari Solusi, Bukan Memantik Konflik

Dalam agenda kerja berikutnya, Pansus Papua DPD RI akan mengundang pemerintah pusat, khususnya kementerian dan lembaga terkait, antara lain kementerian yang membidangi politik dan keamanan, hukum dan HAM, Panglima TNI, Polri, serta Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Daerah juga akan dilibatkan untuk memberikan gambaran riil mengenai kondisi keamanan dan kemanusiaan di wilayah-wilayah yang terdampak konflik.

Dari unsur masyarakat, Pansus Papua DPD RI akan mendengarkan pandangan perwakilan agama, pemuda, perempuan, masyarakat adat, serta lembaga sosial kemasyarakatan yang selama ini memberikan perhatian terhadap persoalan HAM dan keamanan di Tanah Papua.

“Pansus Papua tidak ingin mengambil kesimpulan dari balik meja. Kami akan mendengar langsung suara korban, masyarakat adat, tokoh agama, pemerintah daerah, aktivis HAM, dan seluruh elemen masyarakat Papua agar rekomendasi yang lahir benar-benar berpijak pada kondisi di lapangan,” kata Yorrys.

Baca juga : DPD Sikapi Dinamika Keamanan Dan Konflik Di Papua

Menurut Yorrys, pelibatan seluruh pihak penting agar rekomendasi Pansus benar-benar mencerminkan kondisi riil, suara masyarakat, dan aspirasi akar rumput, bukan sekadar berdasarkan laporan administratif. Pansus akan mendengar langsung pengalaman korban, masyarakat adat, tokoh agama, lembaga sosial kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat dan aktivis HAM.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.