Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Matricardi Banggakan Dukungan Bobotoh
- Pertamina Patra Niaga, Polda, dan Pemprov Sumbar Sidak BBM Subsidi di Padang
- Makin Pintar Dengan AI, Najwa Shihab Ingatkan Kemampuan Berpikir Jangan Hilang
- Dampak Abu Krakatau, 4 Penerbangan Dialihkan ke Bandara Kertajati
- Polri Tetapkan 138 Tersangka Karhutla, 8 Korporasi Turut Diproses
Edhie Baskoro Yudhoyono: Legislasi Di Era AI Harus Berbasis Data
Jumat, 4 September 2026 18:05 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) harus diikuti perubahan cara negara menyusun kebijakan. Legislasi tidak cukup hanya mengandalkan asumsi atau pendapat, tetapi harus bertumpu pada data yang akurat, bukti yang kuat, sistem yang terintegrasi, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY), saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Seminar Nasional “Penguatan Legislasi Berbasis Data di Era AI: Peluang dan Tantangan dalam Tata Kelola Satu Data Indonesia” di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI tersebut diikuti sekitar 350 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Seminar ini menjadi ruang diskusi mengenai pemanfaatan data dan AI untuk mendukung proses legislasi, sekaligus memastikan perkembangannya tetap berada dalam koridor konstitusi, demokrasi, keamanan data, dan kepentingan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat, akademisi, serta pakar, di antaranya Rizky Aulia Nattakusuma, Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI sekaligus Deputi Persidangan DPR RI Supriyartini, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Rahmat Widyadji; Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Gusti Hartono; Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anurodo; Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Dr. Wiwin Sri Rahayani; Direktur Data Pembangunan dan Pemerintahan Digital Bappenas Dr. Dini Magphiro, serta Direktur Riset Oculus Multigus Indonesia Dr. Erwin Rational Omar.
Baca juga : Ibas: RUU Perubahan Iklim Harus Bermanfaat Bagi Rakyat
Salah satu persoalan yang disoroti Ibas adalah masih berulangnya permintaan data masyarakat dalam berbagai layanan pemerintahan, meskipun setiap warga telah memiliki identitas tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Ia mengajak mahasiswa melihat persoalan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orangnya sama dan NIK-nya sama, seharusnya data yang dimiliki pemerintah dapat saling terhubung sehingga masyarakat tidak perlu terus-menerus memberikan informasi yang sama.
Karena itu, menurut Edhie Baskoro, tantangan Satu Data Indonesia bukan semata-mata mengenai tempat penyimpanan data. Yang lebih penting adalah memastikan data memiliki standar yang sama, akurat, dapat terhubung antarsistem, dan tetap aman.
“Satu data bukan berarti semua data tertumpuk di satu tempat. Yang terpenting datanya akurat, standarnya sama, sistemnya terhubung, dan yang pasti datanya aman,” ujar Edhie Baskoro.
Baca juga : Baleg DPR Terima Masukan untuk RUU Reforma Agraria
Hal tersebut menjadi semakin penting di era AI. Teknologi dapat membaca dan menganalisis jutaan data dalam waktu singkat, tetapi kemampuan tersebut tidak akan menghasilkan kebijakan yang tepat apabila data yang digunakan sejak awal bermasalah.
Menurut Dr. EBY, kecanggihan teknologi harus berjalan beriringan dengan kualitas proses pengambilan keputusan. AI dapat membantu mempercepat pengolahan informasi, tetapi kebijakan tetap membutuhkan masalah yang jelas, data yang tepat, dan bukti yang kuat.
“Jangan sampai teknologinya AI, tapi kebijakannya masih katanya. Kita butuh dan perlu masalah, ada masalah. Kita perlukan ada data, kita perlukan ada bukti, dan kita perlukan selanjutnya adalah kebijakan,” tegasnya.
Prinsip tersebut menjadi bagian dari evidence-based legislative policy making, yaitu proses penyusunan legislasi yang bertumpu pada bukti dan data.
Baca juga : Ibas: BKMT Punya Banyak Pintu Di Parlemen
Bagi Ibas, pendekatan ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga tepat sasaran ketika diterapkan di tengah masyarakat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya