Komisi IV Desak KKP Kejar Target Bangun 1.269 KNMP

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang baru selesai di 65 lokasi dari target 1.269 KNMP. Pekerjaan besar ini perlu dipercepat guna meningkatkan taraf hidup nelayan.

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mengatakan, pembangunan KNMP ini meski diikuti dengan satu ukuran utama, yaitu semakin baiknya kehidupan nelayan dan keluarga pesisir.

“Saya ingin setiap angka tambahan itu berarti ada keluarga nelayan yang kehidupannya ikut membaik. Jadi yang kita kejar bukan hanya jumlah kampungnya, tetapi juga kenaikan pendapatan nelayannya,” kata Johan di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan pembangunan 5 ribu lokasi KNMP di seluruh Indonesia hingga tahun 2029. Sedangkan tahun 2026, pembangunan ditargetkan di 1.269 lokasi. Saat ini sebanyak 65 lokasi tahap pertama telah selesai 100 persen dan beroperasi. Sementara pekerjaan fisik juga sudah dimulai di 1.090 titik lokasi pada tahun ini.

Baca juga : Airlangga: Indonesia Siap Jadi Mitra Strategis Kanada

Johan melanjutkan, optimisme Pemerintah perlu didukung dengan pengawalan terhadap kualitas pembangunan, kesiapan operasional, serta manfaat ekonomi yang diterima masyarakat pesisir. Bila negara telah menyiapkan sekitar Rp10 triliun untuk 1.269 kampung, publik perlu mendapatkan satu angka yang sederhana.

"Berapa persen pendapatan nelayan naik setelah KNMP beroperasi? Angka itulah yang akan menjadi cerita keberhasilan program ini,” tandas politisi PKS ini.

Menurut Johan, pengalaman dari 65 KNMP tahap pertama dapat menjadi pijakan untuk mengukur manfaat program tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga 14 Agustus 2026, uji coba operasional di 65 KNMP telah mencatat pengiriman sekitar 273,6 ton hasil perikanan senilai Rp 11,10 miliar.

Komoditas yang dipasarkan antara lain tuna, cumi, gurita, tongkol, bawal, ikan demersal, dan kakap putih. Hasil tersebut berasal dari sejumlah daerah, seperti Sumbawa (Nusa Tenggara Timur), Lampung, Pandeglang (Banten), Sinjai (Salawesi Selatan), Lombok Tengah (NTT), Gorontalo, Tual (Maluku), Konawe (Sulawesi Tenggara), dan Merauke (Papua Selatan).

Baca juga : Golkar Pun Pasrahkan Nasib Menterinya Kepada Presiden

Menurut Johan, hasil tersebut merupakan awal yang baik. Namun, sekarang perlu melihat lebih jauh. Dari transaksi Rp 11,1 miliar itu, berapa nilai tambah yang tinggal di kampung dan berapa yang masuk ke rumah tangga nelayan. "Apakah nelayan mendapatkan harga ikan yang lebih baik dibanding sebelum fasilitas KNMP beroperasi,” kata dia.

Menurutnya, fasilitas seperti dermaga, cold storage (ruang pendingin), pabrik es, tempat pelelangan ikan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), maupun sarana pendukung lainnya perlu dipandang sebagai instrumen untuk menggerakkan ekonomi pesisir.

“Dermaga, cold storage, pabrik es, dan tempat pelelangan adalah alat. Tujuan akhirnya adalah nelayan pulang membawa penghasilan yang lebih baik untuk keluarganya,” tandas legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Johan berpendapat, kebutuhan anggaran sekitar Rp 10 triliun sebagai investasi besar negara untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir. Karena itu, desain pembangunan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Baca juga : PKB Sumsel Bakal Gelar Safari Politik Awal Oktober

Dia melanjutkan, setiap kampung mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ada nelayan yang membutuhkan es agar ikan bertahan lebih lama, ada yang membutuhkan cold storage, dermaga, BBM, akses transportasi, atau kepastian pembeli. "Dengarkan nelayannya, petakan kebutuhannya, lalu bangun fasilitas yang paling mampu menggerakkan ekonomi mereka,” saran Johan.

Ia menilai, pembangunan infrastruktur perlu berjalan bersama penguatan koperasi, pengelolaan profesional, akses pembiayaan, dan kepastian pasar. Dengan demikian, investasi Pemerintah dapat terus menghasilkan aktivitas ekonomi setelah pembangunan fisik selesai.

Untuk itu, Johan mendorong KKP membuat ukuran manfaat KNMP yang sederhana dan dapat dipantau publik. Selain jumlah kampung yang selesai dibangun, Pemerintah dapat menampilkan volume ikan yang dipasarkan, nilai transaksi, jumlah nelayan penerima manfaat, perubahan harga jual ikan, omzet koperasi, serta perubahan pendapatan nelayan sebelum dan setelah KNMP beroperasi. TIF

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Jumat, 18 September 2026 dengan judul "Baru Ada 65 Lokasi Kampung Nelayan Komisi IV Desak KKP Kejar Target Bangun 1.269 KNMP"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.