Merajut Asa Hari Perdamaian Internasional dalam Dekapan Pancasila

 Sebelumnya 
Tema investasi perdamaian menjadi semakin relevan ketika dunia menghadapi berbagai konflik dan ketegangan.

PBB sendiri pada 2026 menyoroti meningkatnya kekerasan dan perpecahan serta menyerukan penguatan diplomasi, dialog, negosiasi, pembangunan berkelanjutan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Di tengah situasi tersebut, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari dinamika global. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga menghadapi tantangan internal yang harus diselesaikan untuk memperkuat fondasi perdamaian nasional.

Pertama, persoalan konflik dan kekerasan di Papua masih menjadi tantangan serius. Investasi perdamaian di wilayah tersebut membutuhkan pendekatan yang menyentuh akar persoalan, termasuk pembangunan kesejahteraan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta kebijakan yang mampu menciptakan rasa keadilan dan keterlibatan masyarakat.

Pendekatan keamanan tetap memiliki tempat dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. Namun, keamanan yang berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan kekuatan.

Ia harus berjalan beriringan dengan pembangunan kesejahteraan, dialog, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan penyelesaian akar persoalan.

Kedua, ruang digital telah menjadi arena baru dalam kehidupan sosial. Perkembangan teknologi membawa manfaat besar, tetapi juga membuka ruang bagi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, intoleransi, serta polarisasi.

Karena itu, investasi perdamaian pada era digital harus diwujudkan melalui literasi digital dan literasi kebangsaan yang kuat.

Negara perlu hadir untuk menjaga ruang digital tetap sehat, sekaligus memastikan penegakan hukum tidak mengorbankan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi.

Ketiga, tantangan keadilan sosial masih berkaitan erat dengan disparitas pembangunan. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya ekonomi antara berbagai wilayah dapat melahirkan rasa ketidakadilan.

Baca juga : Menghindari Polemik Destruktif

Jika pembangunan hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan tertentu, maka stabilitas yang terbentuk berisiko menjadi ketenangan yang rapuh.

Sebaliknya, pemerataan pembangunan dapat menjadi salah satu fondasi terpenting bagi perdamaian yang berkelanjutan.

Karena itu, tema “Invest in Peace” mengajak kita menggeser paradigma dari sekadar resolusi konflik menuju transformasi konflik.

Konflik tidak cukup diredam ketika sudah meledak. Akar persoalannya harus diselesaikan sejak dini.

Bebas Aktif dan Peran Indonesia

Indonesia memiliki modal politik luar negeri Bebas Aktif yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Indonesia bukan sekadar penonton dalam dinamika perdamaian dunia.

Melalui diplomasi dan kerja sama multilateral, Indonesia dapat terus mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penguatan kerja sama regional.

Di tingkat kawasan, ASEAN menjadi salah satu ruang penting bagi Indonesia untuk mendorong stabilitas Asia Tenggara.

Sementara di tingkat global, Indonesia memiliki kepentingan untuk terus memperjuangkan tata kelola dunia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Namun, kekuatan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh fondasi domestik yang kokoh. Otoritas moral sebuah bangsa di panggung internasional akan semakin kuat apabila perdamaian, persatuan, demokrasi, dan keadilan juga terus dirawat di dalam negeri.

Empat Jalan Investasi Perdamaian

Untuk membumikan tema “Invest in Peace: For Everyone, Everywhere, Every Day” ke dalam kehidupan kebangsaan, setidaknya terdapat empat agenda yang perlu terus diperkuat.

Baca juga : Mengelola Bahasa Agama

Pertama, transformasi regulasi dan keadilan restoratif. Kebijakan hukum perlu semakin berorientasi pada keadilan yang mampu menyelesaikan persoalan, bukan semata-mata menghukum.

Perlindungan terhadap kelompok rentan, penguatan hak masyarakat adat, serta tata kelola pemerintahan yang inklusif perlu menjadi bagian dari upaya mencegah konflik sejak awal.

Kedua, desentralisasi ekonomi dan pembangunan kepulauan yang inklusif. Pembangunan tidak boleh berhenti pada pendekatan yang terlalu berpusat.

Wilayah perbatasan, kepulauan, dan daerah tertinggal membutuhkan perhatian yang sepadan melalui penguatan kapasitas fiskal daerah, konektivitas antarpulau, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Keadilan ekonomi bukan hanya instrumen kesejahteraan, tetapi juga bagian penting dari upaya memperkuat integrasi nasional.

Ketiga, kedaulatan digital dan literasi kebangsaan. Negara harus hadir di ruang digital bukan semata-mata sebagai pengawas, melainkan sebagai fasilitator peradaban.

Etika bermedia, kemampuan memilah informasi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesadaran kebangsaan perlu diperkuat sejak dunia pendidikan.

Di sisi lain, platform digital yang beroperasi di Indonesia juga perlu menjalankan tanggung jawab untuk mencegah penyebaran konten yang dapat memicu kekerasan dan perpecahan, dengan tetap menghormati hak atas kebebasan berekspresi.

Keempat, pelembagaan demokrasi yang bermartabat. Demokrasi harus menjadi ruang pertukaran gagasan, bukan arena yang memperdalam permusuhan.

Kedewasaan politik elite dan partisipasi substantif masyarakat perlu terus dibangun agar perbedaan pilihan politik tidak berubah menjadi perpecahan sosial.

Baca juga : Dosen Bergelar Doktor: Antara Tuntutan Akademik dan Kesejahteraan

Pergantian kekuasaan seharusnya menjadi proses demokratis untuk mempertemukan gagasan dan menawarkan solusi, bukan menjadi sumber konflik yang berkepanjangan.

Menjadikan Perdamaian sebagai Investasi Bersama

Perdamaian bukan destinasi yang statis. Ia adalah perjalanan panjang yang membutuhkan ketekunan, keberanian, dan konsistensi.

Hari Perdamaian Internasional 2026 mengingatkan kita bahwa perdamaian harus dibangun dari berbagai ruang kehidupan: dari ruang keluarga, sekolah, masyarakat, lembaga negara, hingga panggung diplomasi internasional.

PBB sendiri menekankan peran para “arsitek perdamaian sehari-hari” yang membangun kepercayaan dan kerja sama dari tingkat komunitas.

Bagi Indonesia, investasi tersebut memiliki fondasi yang kuat dalam Pancasila. Pancasila dapat menjadi bintang penuntun dalam membangun kehidupan kebangsaan yang menjunjung kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Dengan fondasi tersebut, investasi perdamaian bukan hanya ditujukan untuk menghindari perang, tetapi untuk menghadirkan kehidupan yang lebih aman, adil, bermartabat, dan sejahtera.

Pada akhirnya, perdamaian bukan pekerjaan satu lembaga, satu pemerintahan, atau satu generasi. Perdamaian adalah tanggung jawab bersama.

Untuk setiap warga negara, di seluruh pelosok Nusantara, dan pada setiap pergantian hari, investasi pada perdamaian adalah investasi pada masa depan Republik Indonesia.

Dari bumi Pertiwi, perdamaian itu harus terus dirawat. Bukan sekadar sebagai cita-cita, tetapi sebagai jalan peradaban.

Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH. (Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan dan Ketua Umum IKA Doktor Hukum UKI)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.