DPR: Perkuat Peringatan Dini

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan meminta Pemerintah serius menindaklanjuti estimasi Climate Impact Lab tentang panas ekstrem El Nino berpotensi memicu 19 ribu kematian tambahan di Indonesia. Momen ini diproyeksi berlangsung dari September 2026 hingga Februari 2027.

Anggota Komisi VIII DPR sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, angka 19 ribu kematian itu merupakan hasil pemodelan iklim, bukan kepastian jumlah korban jiwa. Namun, proyeksi itu wajib jadi peringatan dini memperkuat perlindungan warga. Upaya antisipasi perlu disiapkan jika El Nino memicu kombinasi panas ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pemburukan kualitas udara.

Hidayat mengatakan, Pemerintah memiliki ruang luas melakukan pencegahan dan persiapan karena status ancaman ini masih berupa proyeksi awal. Konstitusi juga mengamanatkan perlindungan penuh bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali.

“Jangan sampai baru bergerak setelah timbul korban jiwa akibat bencana iklim itu,” tegasnya, Senin (28/9/2026).

Perhatian Pemerintah terhadap bahaya El Nino, kata Hidayat, tidak boleh hanya berfokus pada sektor pertanian, pangan, dan ketersediaan air. Ancaman terhadap keselamatan serta kesehatan warga wajib masuk skala prioritas. Dampak terhadap keselamatan jiwa manusia harus jadi bagian utama dalam seluruh skema kesiapsiagaan bencana nasional.

Baca juga : Menlu Sugiono Suarakan Palestina Merdeka

Menurutnya, panas ekstrem wajib merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan yakni golongan lansia, balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, hingga penderita penyakit kronis berisiko tinggi. Pekerja luar ruang serta warga daerah minim air bersih menghadapi bahaya yang jauh lebih besar.

Untuk itu, Pemerintah perlu memastikan peringatan kondisi cuaca ekstrem diterjemahkan jadi tindakan nyata. Peringatan dini mesti berujung pada aksi cepat. “Begitu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data, Pemda, fasilitas kesehatan, dan masyarakat harus tahu tindakan yang mesti dilakukan,” katanya.

Selanjutnya, kesiapan infrastruktur nasional juga jadi perhatian jika panas ekstrem melanda bersamaan dengan kekeringan serta karhutla. Pemerintah memang memiliki berbagai instrumen seperti BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan fasilitas kesehatan. Namun, sistemnya harus saling terhubung agar mampu bekerja cepat.

Kesiapan rumah sakit, puskesmas, ketersediaan air bersih, dan ketahanan listrik di daerah rawan harus dipastikan sejak awal. Mekanisme komunikasi publik wajib dibangun saat suhu udara mencapai tingkat berbahaya. Jangan sampai fasilitas fisik tersedia, tetapi tidak terintegrasi dan masyarakat tidak teredukasi dengan baik.

Pasalnya, dampak bahaya El Nino saling memperkuat. Kondisi kering meningkatkan risiko karhutla hingga memicu pemburukan udara. Kombinasi panas ekstrem dan polusi asap memperparah tingkat kesehatan masyarakat.

Baca juga : Ini Strategi Suahasil Capai Ekonomi 6 Persen

“Jangan sampai Pemerintah melihat bencana ini secara sektoral atau menyerahkannya pada satu kementerian dan lembaga tertentu saja,” ingatnya.

Kesehatan warga, sambungnya, wajib jadi bagian integral respons nasional yang melibatkan koordinasi ketat lintas kementerian dan Pemda. Pemerintah perlu segera menyusun pemetaan wilayah yang terancam risiko panas ekstrem, kekeringan, karhutla, serta polusi udara. Langkah intervensi wajib dirancang spesifik sebelum situasi berubah jadi darurat bencana.

Selain itu, Komisi VIII DPR juga perlu menguji kesiapan konkret BNPB dan Kementerian Sosial (Kemensos) menghadapi skenario El Nino ekstrem. BNPB perlu memaparkan peta wilayah prioritas, logistik darurat, serta kesiapan BPBD.

“Kemensos wajib memasukkan lansia, penyandang disabilitas, dan warga miskin ke daftar prioritas perlindungan,” tegasnya.

Sebelumnya, organisasi penelitian kolaboratif Climate Impact Lab memprediksi Super El Nino yang dimulai tahun ini memicu 451 ribu kematian global akibat panas ekstrem. Dari total estimasi dampak dunia itu, lebih dari 19 ribu kematian diproyeksi bakal terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga : Ternyata, Jokowi Sudah Setahun Masuk PSI

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyatakan, proyeksi itu tidak serta merta merupakan sebuah kepastian. Meski begitu, pihaknya tetap menjadikan proyeksi itu sebagai peringatan dini. “Langkah antisipatif kami disiapkan untuk menjamin keselamatan seluruh masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Berdasarkan proyeksi Climate Impact Lab, ada potensi 19.300 kematian di Indonesia akibat panas ekstrem. Angka itu belum memperhitungkan dampak lain seperti kekeringan serta karhutla.

BMKG memprediksi El Nino 2026 berpotensi sangat kuat hingga awal 2027, sehingga BNPB bersama Pemda memprioritaskan tindakan antisipatif. PYB

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Selasa, 29 September 2026 dengan judul "Potensi 19 Ribu Kematian Akibat El Nino DPR: Perkuat Peringatan Dini"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.