DPR Minta Pemerintah Serius Tangani 99 Warga Rohingya Yang Terdampar di Aceh

 Sebelumnya 
Willy menegaskan, penanganan masalah sosial dan hukum harus berjalan beriringan. Keduanya harus dilaksanakan secara komprehensif. Diplomasi luar negeri, penanganan pengungsi dan penegakan hukum internasional mutlak harus diinisiasi oleh Kemlu.

Sebagai bagian dari anggota organisasi internasional, Willy menilai Kemlu perlu menginisiasi kerja sama dalam penanganan masalah Rohingya, yang sudah sekian lama berlangsung.

Baca juga : Tingkatkan Kinerja BUMN, Komisi VI Usul DPR Bentuk Tim Penilai

"Kali ini, kita memiliki alasan yang sangat kuat untuk menegaskan arah kebijakan diplomasi yang dibawa. Konsekuensi atas masuknya 99 orang Rohingya ini, tentu bukan sekedar tempat yang harus tersedia. Ada kebutuhan yang juga harus dibiayai. Ini tentu harus ditanggulangi oleh pemerintah Indonesia,” paparnya.

Karena itu, Willy mendesak kementerian terkait untuk bekerja sama menangani kemungkinan masalah yang muncul. Kepolisian dan TNI pun diminta turut serta memperhatikan kedatangan pengungsi Rohingya.

Baca juga : Senayan: Sangat Janggal Kemendikbud Gaet Netflix

“Ini butuh kerja sama semua kementerian terkait, selain Kemlu. Semua harus turun tangan, bahu-membahu,” tutup Willy. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.