Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Di Hadapan Kader KAMMI, Bamsoet Ajak Atasi Tantangan Kebangsaan

Minggu, 4 Oktober 2020 16:34 WIB
Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan Ketua MPR Bambang Soesatyo ke kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara virtual, Minggu (4/10). (Foto: Dok. MPR)
Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan Ketua MPR Bambang Soesatyo ke kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara virtual, Minggu (4/10). (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa pergantian kepemimpinan dalam sebuah organisasi adalah sebuah keniscayaan, sebagai bagian dari siklus tumbuh kembang organisasi yang sehat dan menjadi tradisi yang akan terus berulang secara periodik. Yang penting, suksesi kepemimpinan tersebut harus dibarengi dengan lahirnya gagasan baru yang visioner dan mempunyai muatan nilai tambah yang optimal bagi organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

"Selain tantangan internal dalam mengembangkan organisasi, ada juga berbagai tantangan eksternal yang hadir dari berbagai penjuru. Saat ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan kebangsaan. Di antaranya melemahnya toleransi dalam keberagaman, demoralisasi generasi muda bangsa, memudarnya identitas dan karakteristik bangsa, kesenjangan sosial-ekonomi hingga persoalan ancaman kedaulatan negara di tengah cengkeraman hegemoni ekonomi politik dunia," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara virtual dari Jakarta, Minggu (4/10).

Ketua DPR ke-20 ini menjabarkan, melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman dapat dirujuk pada data SETARA Institut yang mencatat terjadinya 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dalam kurun waktu 2014 hingga 2019. Artinya, rata-rata setiap satu bulan terjadi 14 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Contoh lain adalah penyalahgunaan politik identitas dalam kontestasi politik, sehingga menyebabkan polarisasi masyarakat pada dua kutub yang berseberangan, baik sebelum, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu.

Baca juga : Pegadaian dan Pertamina Kolaborasi Tanggulangi Masalah Sampah

"Sementara demoralisasi generasi muda bangsa merupakan salah satu tantangan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan. Sebagai gambaran, menurut laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, dari 3.602 pelaku kekerasan seksual pada ranah komunitas 2.257 (atau sebesar 62,7 persen) diantaranya dilakukan oleh kelompok usia 19 sampai dengan 40 tahun. Kelompok usia ini juga mendominasi angka pelaku kekerasan seksual pada ranah privat atau rumah tangga, yaitu sebanyak 6.791 orang dari total 11.105 pelaku, atau sekitar 61,2 persen," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, contoh lain, berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis Juni 2019, terdapat 2,3 juta pelajar dan mahasiswa yang pernah mengkonsumsi narkotika. Mengingat generasi muda pada rentang usia 15-35 tahun adalah kelompok usia yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba, kemungkinan jumlahnya saat ini telah melebihi angka 2,3 juta.

"Memudarnya identitas dan karakteristik bangsa telah menjadi fenomena seiring laju perkembangan dan dinamika zaman. Identitas nasional sebagai manifestasi nilai-nilai luhur budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kebangsaan seakan mulai tergerus oleh budaya asing yang masuk melalui derasnya arus globalisasi. Gaya hidup hedonis, individualis, egois, dan pragmatis, mulai menggeser nilai budaya dan kearifan lokal kita," tandas Bamsoet.

Baca juga : Webinar Peringatan HUT DPD, Bamsoet Sebut Kewenangan La Nyalla Cs Sangat Besar dan Luas

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, pada beberapa kasus, terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal telah mengusik nurani. Misalnya ketika menyaksikan kasus seorang anak tega memenjarakan orang tua kandungnya karena persoalan harta. Atau, seorang nenek miskin mesti berhadapan dengan polisi ketika mencuri tiga buah pepaya untuk mengisi perut kosongnya.

"Masih adanya kesenjangan sosial-ekonomi dapat kita rujuk dari angka ketimpangan distribusi pendapatan atau dikenal dengan rasio gini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2020, rasio gini berada di angka 0,381, atau meningkat 0,001 poin jika dibandingkan September 2019 sebesar 0,380. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, target rasio gini sebesar 0,36, sehingga pencapaian saat ini masih tertinggal selisih 0,02 poin. Gambaran nyata mengenai kesenjangan sosial ekonomi juga terlihat dari laporan Global Wealth Report 2018 yang mencatat bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen dari total kekayaan penduduk Indonesia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, tantangan selanjutnya berupa ancaman kedaulatan negara di tengah cengkeraman hegemoni ekonomi-politik dunia. Harus disadari bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia adalah negara yang kaya potensi sumber daya laut. Merujuk data badan pangan dunia (Food and Agricultural Organization/FAO), potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 

Baca juga : Puan: Kita Bisa Atasi Semua Tantangan dengan SDM Berkarakter dan Tangguh

"Letak geografis Indonesia pun pada posisi strategis di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia), dimana lebih dari 80 persen perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut, dan 40 persen di antaranya melalui perairan Indonesia. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis tersebut, menempatkan kita sebagai 'center of gravity' dan sekaligus menjadikan kita dalam posisi rapuh terhadap pengaruh dan infiltrasi asing," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini menekankan, kondisi tersebut tidak hanya disikapi dengan memperkuat kekuatan militer dan persenjataan, atau membangun benteng-benteng pertahanan fisik yang memagari wilayah Nusantara. Melainkan juga dengan membangun benteng ideologi. Setiap warga negara yang tinggal di setiap wilayah Nusantara harus merasa menjadi bagian dari NKRI. Pemerataan dan distribusi kesejahteraan harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.

"Paradigma dalam memandang wilayah perbatasan harus diubah, bukan lagi sebagai wilayah 'terluar', tetapi wilayah 'terdepan'. Semangat nasionalisme tidak hanya dibangun melalui slogan, melainkan diimplementasikan dalam tindakan nyata,” pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.