Legislator Ngarep Holdingisasi PTPN Tingkatkan Kinerja Dan Buka Lapangan Kerja

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi berharap, dengan adanya holdingisasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di bawah PTPN III meningkatkan konsolidasi dalam pencapaian peningkatan kinerja. 

"Beberapa upaya telah dilakukan guna peningkatan kinerja PTPN, contohnya melakukan efisiensi, terus melakukan konsolidasi, termasuk juga dalam rangka efisiensi itu adalah merelokasi lahan-lahan pertebuan," ungkapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/2) lalu. Tim Kunker dipimpin Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza.  

Lebih lanjut Awik, sapaan akrab Achmad Baidowi menyampaikan, jika sudah ada holdingisasi, seharusnya perusahaan-perusahaan yang bergabung sudah bisa terkoordinasi dan terkomunikasi dengan baik. Sehingga, pencapaian kinerja holding PTPN ini bisa maksimal, karena saling bersinergi satu sama lainnya.  

Baca juga : Sekjen DPR: Vaksinasi Di Lingkungan Parlemen Dengan Protokol Kesehatan Ketat

Ditambahkan Awik, komoditas perkebunan Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti komoditas teh, kopi, dan kakao.

"Semua berpikir praktis bagaimana perusahaan ini untung, harus diingat bahwa BUMN itu selain juga ada tugas mencari profit jangan lupakan ada tugas kesosialan. Di situ memberdayakan ekonomi masyarakat. Kalau ternyata kehadiran BUMN tidak menambah lapangan pekerjaan, ngapain ada BUMN begitu yang kita harapkan," tegasnya.  

Lebih lanjut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mencontohkan komoditas kopi, teh dan kakao itu menyedot lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Sementara di satu sisi perusahaan dituntut melakukan efisiensi dan meningkatkan laba maka komoditasnya diganti, diganti ke tanaman tebu.

Baca juga : Gus AMI Minta Ustadz Dan Kiai Pesantren Dapat Prioritas Vaksinasi Covid-19

Penggantian komoditas ini berimbas pada pengurangan karyawan besar-besaran, ongkos tenaga kerja dipangkas habis. Yang biasanya dia bekerja dalam seminggu full, sekarang di beberapa perkebunan itu paling banter kerjanya tiga hari dalam seminggu. Ini menimbulkan efek sosial.

"Saat ini sudah mulai dibenahi, agar BUMN benar-benar hadir untuk Indonesia. Meningkatkan perekonomian, menumbuhkan lapangan pekerjaan, dan semacamnya. Yang terpenting, PTPN memiliki utang yang cukup besar, yang harus segera diselesaikan. Sementara Rp 45 triliun itu mau jadi seperti apa cara membayar utangnya," ujar legislator dapil Jawa Timur XI itu.  

Mengutip rilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, pembentukan holding perkebunan di bawah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dinilai tidak efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan 13 PTPN lain sebagai subdiarinya. Padahal holding ini telah dibentuk sejak 2014 silam. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.