Komisi IV Soroti Impor Beras Dan Smelter Di Hutan Lindung

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi IV DPR menyoroti sejumlah kebijakan yang jadi kontroversi. Seperti kebijakan impor beras 1 juta ton, data pangan, alih fungsi lahan, hingga pabrik smelter yang berdiri di kawasan hutan lindung.

Soal alih fungsi lahan, Ketua Komisi IV DPR Sudin bilang, upaya pemenuhan pangan masyarakat saat ini menghadapi banyak tantangan.

Pertumbuhan penduduk mencapai 3,5 juta per tahun dengan populasi 272 juta jiwa, tidak berbanding lurus dengan pertambahan lahan. Yang terjadi justru perubahan alih fungsi lahan pertanian besar-besaran.

“Sebagai gambaran, dalam setahun sekitar 150 ribu hektare lahan pertanian beralih fungsi untuk kegiatan non-budidaya pertanian,” kata Sudin dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Sudin mengingatkan, kesediaan lahan pertanian merupakan hal penting untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sayangnya, Indonesia yang dahulunya memiliki lahan pertanian luas, secara perlahan mulai hilang akibat konversi untuk permukiman dan industri.

Baca juga : Impor 1 Juta Beras Perlu Buat Cadangan Pemerintah

Sementara, hutan sebagai penyangga sistem kehidupan mempunyai kemampuan mendukung ketersediaan pangan juga belum bisa dimanfaatkan maksimal. Saat ini terdapat pengelolaan hutan lestari, yakni hutan lindung, hutan produksi dan hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat melalui perhutanan sosial.

Sayangnya, Sudin menemukan banyak Perhutanan Sosial baik di dalam Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa justru menuai masalah. Pelepasan hutan tanpa pengawasan berpotensi menjadi bom waktu jika dikelola secara serampangan.

Contohnya, pelepasan hutan untuk tambak udang di Karawang yang diresmikan tahun 2020, tapi sekarang malah ditinggalkan masyarakat.

“Padahal maksudnya Presiden, pemerintah ini ingin mensejahterakan rakyat, tetapi karena pengawasan lemah, hukumnya tidak jelas, maka alih fungsi nanti,” tegasnya.

Tidak sampai di situ, Sudin juga menganggap aneh pemerintah tidak tahu ada smelter berdiri tepat di kawasan hutan lindung. Smelter tersebut berada di Kabupaten Belitung Timur dan pemiliknya dari Malaysia.

Baca juga : Komisi VIII Apresiasi Dan Dukung Langkah Kemensos Tangani Bencana

“Saya ingatkan, kalau Dirjen Gakkum (Penegakan Hukum) tidak tahu, ya besok suruh berhenti saja. Itu di hutan lindung ada smelter pemiliknya orang Malaysia di sana. Coba nanti kalau dia nggak tahu ya sudah, dia kan orang asli sana,” sindir politisi senior PDIP ini.

Selain itu, Sudin juga menyoroti polemik impor beras 1 juta ton. Presiden Jokowi, kata dia, sudah menyatakan agar polemik impor beras ini dihentikan. Namun, tetap saja menjadi kontroversi lantaran Menteri Perdagangan M Lutfi dalam wawancaranya di berbagai media, seolah-olah ingin menyatakan bahwa impor tersebut sudah pasti akan terjadi. Hanya tunggu waktunya saja.

Dia pun bertanya-tanya beras impor ini kelak akan digunakan seperti apa. Sebab, Bulog saja saat ini memiliki 106 ribu ton (beras) sudah tidak layak konsumsi, berpotensi tidak layak konsumsi lagi sebesar 170 ribu ton, dan yang sudah dimusnahkan kurang lebih 2 ribu ton. Beras-beras tersebut merupakan beras impor tahun 2018.

Sudin berharap, ada kebijakan agar penerima kartu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) wajib membeli beras Bulog dengan mutu yang baik sesuai harga yang ditentukan pemerintah.

“Ini harapan kita semua. Jangan Bulog disuruh nyerap gabah petani, kemudian disuruh impor. Saya tidak tahu apa jadinya,” jelas dia.

Baca juga : Raker Dengan DPD, Menpora Jelaskan Persiapan PON Papua

Sudin menjelaskan, data Badan Pusat Statistik (BPS) seperti laporan Kementerian Pertanian ke Komisi IV sudah menyatakan adanya surplus produksi beras.

Ada pun surplus beras tersebut yakni pada tahun 2018 surplus 4,37 juta ton, tahun 2019 sebesar 2,38 juta ton, tahun 2020 terdapat surplus 1,9 juta ton.

“Jadi kalau bicara surplus, sangat naif jika kita sampai impor,” tambah Sudin.  [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.