Dark/Light Mode

Petani Lebih Familiar Dengan Balai Penyuluh Pertanian

Komisi IV Desak Kementan Hapus Program Kostra Tani

Selasa, 6 April 2021 07:37 WIB
Ketua Komisi IV DPR Sudin (Foto: Net)
Ketua Komisi IV DPR Sudin (Foto: Net)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi IV DPR meminta Program Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra Tani) Kementerian Pertanian (Kementan) dibubarkan saja. Program memperkuat peran penyuluh pertanian di lapangan ini dinilai hanya menguras anggaran dan tidak dibutuhkan petani saat ini.

Permintaan tersebut dilontarkan Ketua Komisi IV DPR Sudin dalam rapat bersama pejabat Kementan, Direksi PT Pupuk Indonesia, Perhimpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dan Kemenko Perekonomian. Rapat membahas ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi menghadapi Musim Tanam II Tahun 2021 di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Sudin bilang, program Kostra Tani ini sebenarnya tidak jauh beda dengan kegiatan yang dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada di kecamatan-kecamatan.

“Kalau BPP, ya BPP saja. Nggak usah diganti-ganti. Kan saya sudah katakan, nggak usah pakai Kostra Tani itu,” tegas Sudin.

Berita Terkait : DPR Desak Pemerintah Segera Teken Perpres Percepatan Penurunan Stunting

Keberadaan Kostra Tani ini, lanjutnya, dikhawatirkan membuat bingung petani. Selama ini petani lebih mengenal BPP ketimbang Kostra Tani. “Saya yakin petani di kampung itu nggak ngerti itu Kostra Tani,” sambung politisi senior PDIP ini.

Karena itu, Sudin meminta agar Kostra Tani ini dikembalikan ke nomenklaturnya semula, yakni BPP. Program ini dinilai sengaja dipaksakan dan bakal menghamburkan uang untuk mensosialisasikannya ke petani.

“Contohnya (Agriculture) WAR Room yang anggarannya hampir Rp 100 miliar. Ada nggak di kecamatannya ini. Untuk konek ke sini (ke BPP kecamatan) kan nggak ada. Saya peringatkan, saya tidak mau lagi ada kata-kata itu. BPP ya BPP. Titik,” tegas politisi asal Lampung ini.

Sudin pun memperingatkan agar masalah Kostra Tani ini benar-benar didengarkan. Dia mengancam akan meminta kepada Kementerian Keuangan agar anggaran Kementan dipangkas jika Kostra Tani ini tetap dipaksakan.

Berita Terkait : Puan Minta Pencarian Dan Penanganan Korban Banjir NTT Lebih Maksimal

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi IV Johan Rosihan. Dia menilai keberadaan Kostra Tani justru menyebabkan ketimpangan di antara BPP yang ada.

“Jadi benar Pak Ketua (Ketua Komisi IV DPR Sudin) sekalikali turun di lapangan. Sebab, di bawah itu ada namanya BPP model, ada BPP Kostra Tani, ada BPP biasa dan perlakuannya berbeda Pak Ketua,” kata Johan.

Karena itu, Johan sepakat dengan usulan Sudin agar ada ketegasan di Komisi IV agar istilah Kostra Tani ini jangan dipakai lagi. Sebab faktanya, permintaan agar istilah Kostra Tani dihapus selalu dilanggar. “Jadi harus tegas, jangan lagi pakai istilah Kostra Tani,” tegasnya.

Sementara, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy mengamini bahwa Kostra Tani ini merupakan istilah lain dari BPP.

Berita Terkait : Viral Surat Keuangan Negara Kritis, Wakil Ketua DPR: Hoaks, Masyarakat Jangan Mudah Percaya!

Dia pun memastikan tidak akan menggunakan istilah Kostra Tani ini dalam forum-forum pertemuan berikutnya. “Siap Ketua,” tegasnya. [KAL]