Dark/Light Mode

Dipaparkan Bamsoet

Bangun Ibu Kota Baru, RI Bisa Nyontek dan Kerja Sama dengan Korsel

Rabu, 16 Juni 2021 14:20 WIB
Ketua MPR sekaligus Ketua Indonesia-Korea Network (IKN) Bambang Soesatyo (Foto: Dok. MPR)
Ketua MPR sekaligus Ketua Indonesia-Korea Network (IKN) Bambang Soesatyo (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Ketua Indonesia-Korea Network (IKN) Bambang Soesatyo mengungkapkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, proyek pembangunan Ibu Kota Negara diperkirakan menghabiskan biaya mencapai Rp 466,98 triliun. Rinciannya, pembiayaan APBN sebesar Rp 91,29 triliun, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebesar Rp 252,46 triliun, dan pendanaan dari Badan Usaha sebesar Rp 123,23 triliun.

Agar pembangunan Ibu Kota Negara berjalan lancar, dibutuhkan payung hukum sehingga berbagai kebijakan yang diambil tidak dipersoalkan landasan legalitasnya di kemudian hari. Selain tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara juga telah disepakati masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang, memaparkan, MPR, yang sedang menyelesaikan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), juga akan memasukkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara di dalamnya. Sehingga, siapa pun presidennya, pembangunan IKN tetap dilaksanakan, tidak mangkrak akibat pergantian kekuasaan.

"Sebab, jika hanya melalui RPJMN maupun Undang-Undang, tidak menjamin adanya keberlanjutan pembangunan, karena sangat mudah diubah melalui Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)," ujar Bamsoet, dalam seminar Indonesia Korea-Network untuk Ibu Kota Negara (IKN untuk IKN), secara virtual, di Jakarta, Rabu (16/6).

Seminar ini turut dihadiri antara lain Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Papua Barat Robert Joppy Kardinal, Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Harum Rudy Mas’ud, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan Dumoly Freddy Pardede. Hadir pula Head of Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corp Kwangbok Ryan Lee, serta perwakilan National Agency for Administrative Construction Hyungwook Choi.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, besarnya biaya yang dibutuhkan dan kompleksnya persoalan yang harus dihadapi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara, meniscayakan Indonesia untuk membuka diri terhadap berbagai peluang kerja sama. Termasuk dengan negara sahabat, salah satunya Korea.
 Selanjutnya