Dark/Light Mode

Uang Makan Pekerja Sehari RP 7,5 Miliar

Ibu Kota Negara Berat Di Ongkos

Sabtu, 17 April 2021 07:35 WIB
Ilustrasi maket salah satu desain Ibu Kota Baru RI versi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang akan diterapkan di Pulau Kalimantan nanti. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Ilustrasi maket salah satu desain Ibu Kota Baru RI versi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang akan diterapkan di Pulau Kalimantan nanti. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara di Kalimatan Timur (Kaltim) benar-benar fantastis. Menurut Gubernur Kaltim Isran Noor, uang makan untuk pekerjanya saja mencapai Rp 7,5 miliar per hari, belum yang lain-lain. Proyek Ibu Kota Negara berat di ongkos ya.

Isran berharap proyek pembangunan Ibu Kota Negara segera terlaksana. Menurut dia, proyek di wilayahnya ini akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ia memperkirakan, perputaran uang dari proyek tersebut mencapai ratusan triliun rupiah.

Isran mencontohkan, dari uang makan pekerja proyek saja, bisa mencapai Rp 7,5 miliar per hari. Sebagai gambaran, pembangunan Ibu Kota Negara diperkirakan bisa 150.000 orang dengan nilai transaksi per hari yang besar, berdasarkan asumsi penghitungan sementara uang makan Rp 50.000 per hari.

Baca juga : Ridwan Kamil Emang Ahlinya

“Sehari terjadi transaksi sekitar Rp 7,5 miliar. Itu baru makanannya. Belum lagi jasa-jasa dan barang lainnya. Maka wajar keberadaan Ibu Kota Negara sangat berpengaruh dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Isran, kemarin.

Isran menjelaskan, kehadiran Ibu Kota Negara bisa meningkatkan kinerja perekonomian di daerahnya tumbuh hingga dua kali lipat. Bahkan bisa mencapai 9 sampai 11 persen, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Dan itu besar sekali, karena memang tidak sedikit investasi dan transaksi di wilayah Ibu Kota Negara. Juga momen-momen yang bisa kita kembangkan dan kaitkan dengan rencana strategis lainnya,” ucapnya.

Baca juga : Bali United Melaju Ke Perempat Final

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa sebelumnya mengatakan, pemindahan Ibu Kota baru ke Kaltim tidak akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, 99 persen biaya pemindahan datang dari pihak swasta.

“Hanya sekitar 1 persen anggaran dari APBN. Sebanyak 99 persen pendanaan dari swasta,” kata Suharso.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut, anggaran satu persen APBN itu sebagai stimulus bagi investor swasta. Sisanya akan didorong investasi dari badan usaha milik negara dan swasta.

Baca juga : Belanja Negara, Besar Pasak Daripada Tiang

Suharso mengatakan, pemerintah menargetkan fasilitas di Ibu Kota bisa dihuni pada 2024. Adapun fasilitas itu antara lain Istana Negara, perkantoran, sebagian rumah dinas, dan fasilitas pendukungnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.