Dark/Light Mode

HNW Harap Sidang Tahunan MPR Jadi Pengingat Pejabat Dan Lembaga Negara

Minggu, 15 Agustus 2021 19:43 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (Foto: Ist)
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap Sidang Tahunan MPR Senin (16/8) besok dapat menjadi momentum bagi semua lembaga dan pejabat negara untuk menyegarkan komitmen pelaksanakan amanat dan kedaulatan rakyat.

Khusus bagi para pejabat di berbagai lembaga negara, agenda ini harus dijadikan ajang keteladanan bagi rakyat untuk mentaati peraturan dan perundang-undangan yang ada dalam komitmen meneguhkan dan mensukseskan demokrasi di Indonesia.

"Saya berharap sidang tahunan kali ini dapat menghadirkan MPR sebagai lembaga yang memberikan bukti tentang bisa dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan yang dibuatnya, serta memberikan keteladanan kepada rakyat agar bisa diajak mentaati segala peraturan, termasuk dalam hal terkait dengan protokol kesehatan di era pandemi Covid-19 ini, dan gotong royong atasi pandemi," ujar HNW melalui siaran persnya di Jakarta, Minggu (15/8).

Berita Terkait : Biro Humas MPR Publikasikan Sidang Tahunan MPR Lewat Berbagai Media

HNW mengatakan, Sidang Tahunan MPR jangan hanya dipahami sebagai rutinitas seremonial. Tetapi juga sebagai wahana bagi lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan amanat rakyat dan UUD. Sehingga rakyat bisa melihat dan mendengar secara langsung. Serta bagi pimpinan lembaga negara, bisa memberikan laporan kinerja mereka dalam melaksanakan amanat rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang memberikan mandat atau amanat tersebut.

"Salah satu yang ditunggu dalam setiap Sidang Tahunan MPR adalah Laporan kinerja lembaga negara serta pidato kenegaraan presiden. Sebelum menyampaikan pidatonya, sebaiknya presiden berefleksi kembali terkait apa yang telah disampaikannya pada tahun lalu. Apakah yang dilaporkan, dipidatokan dan direncanakan sudah benar-benar berjalan? Sejauh mana peningkatan dibanding tahun yang lalu? Serta bagaimana strategi dan program untuk mengalahkan tantangan di masa yang akan datang, berbarengan dengan pandemi yang masih menelan banyak korban baik fisik, ekonomi, hingga sosial," paparnya.

Sedangkan untuk MPR, HNW berharap agar lembaga ini dapat menunjukan dirinya kepada rakyat sebagai lembaga negara yang betul-betul melaksanakan semua ketentuan perundangan dan konstitusi. Agar menjadi contoh bagi lembaga negara lain, termasuk eksekutif.

Berita Terkait : Sekjen MPR: Sidang Tahunan MPR Adalah Konvensi Ketatanegaraan

Ia mengatakan bahwa fungsi MPR juga adalah untuk memberikan imunitas ideologi Pancasila melalui sosialisasi Empat Pilar MPR, agar setiap silanya benar-benar dijalankan, sehingga berkontribusi positif wujudkan cita-cita proklamasi dan reformasi. Melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR secara lebih massif dan efektif, maka selain Covid-19 yang sedang dihadapi, pejabat negara dan rakyat juga diharapkan tidak terkena virus ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti liberalisme, hedonisme, individualisme, kapitalisme, radikalisme, komunisme maupun separatisme.

 Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menerangkan, virus-virus ideologi tersebut kata HNW sangat berbahaya bagi bangsa. Di saat negara sedang berjuang menyelamatkan rakyat dengan melawan penjajahan Covid-19.

Ia mencontohkan salah satu bentuk virus kapitalisme atau liberalisme adalah kebijakan yang lebih mengedepankan aspek ekonomi di banding aspek kesehatan atau sosial masyarakat terkait pandemi Covid-19 ini. "Ini seharusnya seimbang. Jadi kesehatan dan keselamatan masyarakat harus benar-benar jadi perhatian bersama," sarannya.

Berita Terkait : Sekjen MPR: Sidang Tahunan Rawat Demokrasi Dan Kedaulatan Rakyat

Selain itu, lanjut HNW, yang tidak kalah penting adalah melindungi bangsa dari virus otoritarianisme maupun sikap radikalisme yang anti demokrasi. Ini harus dicegah dan dikoreksi dengan pemahaman yg baik dan benar terkait Empat Pilar MPR, juga sikap ketaatan terhadap konstitusi secara menyeluruh. MPR, kata HNW, harus jadi teladan taat kepada ketentuan konstitusi yang berlaku, termasuk dalam hal yang terkait dengan amandemen.

Prinsip demokrasi harus terus dijaga, agar tidak terjangkit virus otoritarianisme dan radikalisme tersebut.

"Saya berharap sidang tahunan MPR ini bisa menjadi momentum menyegarkan konsistensi dan komitmen masing-masing lembaga negara untuk semakin melaksanakan Empat Pilar MPR dalam setiap kebijakan lembaga dan aktivitas para pejabatnya. Dan rakyat terus mengawasi serta memberikan kritik juga sarannya, agar amanat rakyat itu dapat dilaksanakan oleh lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerjanya," pungkas HNW. [TIF]