Dark/Light Mode

KPK: Sidang Juliari Batubara jadi Pintu Buka Keterlibatan Pihak Lain

Kamis, 5 Agustus 2021 14:14 WIB
Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)
Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terus melakukan pendalaman kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara cs.

"Saat ini KPK masih terus melakukan pendalaman dengan melakukan permintaan keterangan berbagai pihak yang diduga mengetahui adanya dugaan peristiwa tindak pidana korupsi dimaksud," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (5/8).

Berita Terkait : Kasus Korupsi Tanah Munjul, KPK Garap Plt Sekda DKI Sri Haryati

Ia pun menyebut, proses persidangan Juliari Batubara dapat menguak pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap paket sembako tersebut.

Juliari sendiri telah dituntut jaksa penuntut umum (JPU) KPK 11 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Berita Terkait : Legislator Golkar Dedi Mulyadi Dicecar KPK Soal Aliran Dana Banprov Indramayu

Selain pidana badan, Juliari juga dituntut untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak Juliari selesai menjalani pidana pokoknya.

"Berbagai fakta yang muncul selama proses persidangan terdakwa Juliari P Batubara dkk benar bisa dijadikan sebagai salah satu pintu awal untuk membuka kembali adanya pihak-pihak yang diduga turut terlibat," imbuhnya.

Berita Terkait : Dipanggil KPK, Legislator Golkar Dedi Mulyadi Cuma Satu Jam Digarap Penyidik

Namun demikian, KPK masih menunggu persidangan kasus dugaan suap bansos selesai. Komisi antikorupsi berjanji akan menuntaskan perkara itu dan menjerat semua pihak yang terlibat.

"Kita masih ikuti proses persidangan ini dan berharap dalam putusan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkanya sehingga makin menguatkan fakta-fakta tersebut untuk dapat didalami lebih lanjut," tandas Ali. [OKT]