Perusahaan Asuransi Harus Mampu Majukan Kesejahteraan Umum

RM.id  Rakyat Merdeka - Industri asuransi tidak hanya mencari keuntungan semata. Industri asuransi juga kini juga sudah melaksanakan sila kelima Pancasila. 
 
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan, dalam pelaksanaan sila kelima Pancasila, industri asuransi telah memiliki berbagai produk asuransi. Seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), yang memberikan perlindungan risiko gagal panen, telah berjalan sejak 2015, dengan premi Rp 180 ribu dan disubsidi 80 persen oleh Pemerintah. Kemudian, Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), yang memberikan perlindungan risiko atas kematian dan kehilangan sapi, telah berjalan sejak 2016, dengan premi sejumlah Rp 200 ribu disubsidi 80 persen oleh Pemerintah. 
 
Lalu, Asuransi Perikanan Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK), yang memberikan perlindungan risiko atas kematian udang/ikan dan kegagalan usaha karena bencana alam, telah berjalan sejak 2017 diawali dengan udang, dengan premi Rp 90 ribu sampai dengan Rp 225 ribu per tahun sesuai lahan, disubsidi 100 persen oleh pemerintah. 
 
“Selanjutnya, Asuransi Nelayan yang memberikan perlindungan risiko atas kematian dan cacat nelayan saat di laut atau di darat. Telah berjalan sejak 2016, dengan premi Rp 140 ribu, dan disubsidi 100 persen oleh pemerintah," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Booming dan Krisis Industri Asuransi dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila', di Kompleks Parlemen, Rabu (8/9).
 
FGD ini diselenggarakan Brain Society Center (BS Center) bersama MPR. FGD turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK Ahmad Nasrullah. Hadir pula para narasumber pembahas, antara lain Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Rizal E Halim, Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika, Ketua Dewan Asuransi Indonesia Tatang Hidayat, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Angger P Yuwono, dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.
 
Ketua DPR ke-20 ini tidak menutup mata, di balik berbagai asuransi yang melindungi petani dan sektor produktif, masih juga terdapat asuransi bermasalah. Bukannya memberikan proteksi melainkan menambah beban hidup masyarakat akibat gagal bayar. Sebagaimana terjadi pada Jiwasraya, Kresna Life, Bumiputera, dan Himalaya Insurance.
 
Berbagai kasus gagal bayar tersebut, kata Bamsoet, disebabkan lemahnya manajemen risiko dari proses bisnis sejak hulu sampai hilir. Berawal dari pengemasan produk dengan garansi hasil investasi di luar batas kemampuan pengelola aset dalam menghasilkan pengembalian investasi, dan berujung pada pengelolaan aset investasi. “Pada prinsipnya, perusahaan asuransi belum optimal melaksanakan pedoman pengelolaan aset dan kewajiban yang menjadi unsur fundamental dalam perusahaan asuransi," jelasnya.
 
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, merujuk berbagai kasus gagal bayar asuransi, perlu dilakukan restrukturisasi dan reformasi industri perasuransian. Restrukturisasi akan menekan pamor dan kepercayaan masyarakat terhadap industri dalam jangka pendek. 
 
Dia menegaskan, perlu ada tekad melakukan reformasi perasuransian seperti dicanangkan Presiden Jokowi saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan awal 2020 yang ditindaklanjuti OJK. Yaitu meliputi reformasi pengaturan dan pengawasan, reformasi institusional, reformasi infrastruktur dan penyiapan RUU Lembaga Penjamin Polis. “Sudah saatnya perusahaan asuransi kembali ke khittahnya dalam ikut serta memajukan kesejahteraan umum dan memberikan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi," tegas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.