Dark/Light Mode

Ibadah Umrah Kembali Dibuka

Sip, Arab Saudi Percaya Kita

Selasa, 12 Oktober 2021 07:15 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. (Foto: Dok. DPR RI)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. (Foto: Dok. DPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan senang Arab Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah umrah bagi calon jemaah asal Indonesia. Ini pertanda, negara Timur Tengah itu percaya kita.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, pembukaan ibadah umrah merupakan buah dari kerja keras penanganan pandemi.

Berita Terkait : Rizki Aulia: Nggak Mungkin Mensesneg Datangi KSAD Cuma Untuk Adu Panco

“Prinsipnya bagi kami, dengan kebijakan ini Pemerintah Arab Saudi telah menunjukkan kepercayaan terhadap Indonesia dalam penanganan Covid-19,” ujar Ace.

Ketua DPP Golkar ini meminta pemerintah segera menindaklanjutinya dengan menyiapkan persyaratan dan ketentuan teknis yang diberlakukan pihak Arab Saudi. Hal ini agar calon jemaah bisa mengikuti aturan tersebut.

Berita Terkait : Puan Akan Hadiri Forum Parlemen G20 Di Italia, Sekjen DPR: Pertemuan Itu Penting

“Kementerian Agama dimohon segera menindaklanjutinya dengan melakukan pembicaraan secara teknis pelaksanaan detailnya. Terutama soal protokol kesehatan dan ketentuan yang terkait dalam penyelenggaraan umrah di Tanah Suci itu,” ucap Ace.

Senada, anggota Komisi VIII DPR Bukhori bilang, pembukaan umrah itu kabar baik bagi kita semua. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama mesti mengambil tanggung jawab menyiapkan penegakan prokes bagi warga negara kita dengan sebaik-baiknya.

Berita Terkait : Mendagri Tak Bisa Hadir, DPR Tunda Raker Tanggal Pencoblosan Pemilu 2024

Bukhori bilang, penegakan prokes dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi membawa konsekuensi terhadap pembengkakan biaya. Salah satunya adalah munculnya komponen biaya karantina bagi calon jemaah apabila didapati ada yang tidak memenuhi standar kesehatan yang disyaratkan.

Bukhori meminta pemerintah menyiapkan skema penyelenggaraan umrah yang tidak memberatkan calon jemaah dari segi biaya. Selain dari segi kesehatan, intervensi pemerintah juga dibutuhkan untuk mengatasi potensi pembengkakan biaya untuk kebutuhan karantina.
 Selanjutnya