Audiensi Dengan Wapres Ma'ruf Amin, PKP Sampaikan Komitmen Kawal Pemerintahan

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Dr Yussuf Solichien didampingi para jajaran PKP, bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin, di Jakarta, Rabu (8/12).

Dalam audiensi itu, Yussuf melaporkan hasil Musyawarah Nasional Luarbiasa (Munaslub) PKP. Sekaligus, menyampaikan sikap politik PKP,  termasuk komitmen untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf sampai akhir masa bakti jabatannya tahun 2024.

Yussuf menyampaikan, PKP saat ini belum banyak berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan strategi nasional lantaran belum memiliki wakil-wakilnya di Senayan.

Baca juga : Pantau Erupsi Semeru, Kemendagri Kirim Tim Pendamping Pemerintahan

Namun, PKP tetap berkontribusi besar di tingkat politik lokal melalui wakilnya di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. PKP akan berjuang untuk menjadi peserta Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan.

Yussuf kemudian menyampaikan pandangan politik partainya terkait Pancasila, amandemen UUD 1945, kasus korupsi, penanganan pandemi Covid-19, dan persoalan maritim.

"Seluruh jajaran PKP tetap memiliki komitmen yang kuat sebagai garda terdepan dan benteng Pancasila dan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, intoleransi dan kelompok- kelompok yang ingin mengubah Pancasila dengan ideologi lain," tegas Yussuf.

Baca juga : Andika Jenderal Romantis

Dalam penanganan Covid-19, PKP memberikan apresiasi yang tinggi atas segala upaya dan kerja keras pemerintah. Sekaligus, memastikan mendukung penuh upaya pemerintah dalam menangani pandemi.

PKP sepakat untuk terus membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Di antaranya, dengan vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan (prokes). Diingatkan Yussuf, pandemi tidak boleh dijadikan alasan untuk bermalas-malasan, tidak bekerja, dan tidak produktif.

"Justru saat seperti inilah rakyat Indonesia lebih giat bekerja supaya perekonomian nasional dapat segera pulih dan perekonomian lebih meningkat kembali pasca pandemi Covid-19," imbaunya.

Baca juga : Syarief Hasan Minta Indonesia Siagakan Militer Skala Penuh

Yussuf, yang juga ketua umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini juga mengingatkan pentingnya pembangunan sektor maritim. Khususnya, subsektor perikanan. Sebab, dari potensi perikanan Indonesia sebesar 71,1 juta ton per tahun, kinerja perikanan nasional baru 19 ton.

"Apabila separuh saja potensi perikanan nasional dapat dimanfaatkan akan menghasilkan 35 ton per tahun atau setara dengan Rp 500 triliun, dan tentunya banyak menyerap tenaga kerja," jelasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.