Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Partai Buruh Warning KPU

Aturan Main Tidak Adil, Bakalan Ada Aksi Besar

Kamis, 9 Juni 2022 14:48 WIB
Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan jajarannya saat mendatangi Kantor KPU, di Jakarta Pusat, Kamis (9/6). (Foto: Istimewa)
Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan jajarannya saat mendatangi Kantor KPU, di Jakarta Pusat, Kamis (9/6). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mewarning Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk adil terhadap seluruh parpol kontestan Pemilu 2024. Baik itu partai di Senayan, partai nonparlemen, hingga partai anyar. Jika tidak, partai rumah para aktivis ini siap menggalang demonstasi besar-besaran.

"Kita lihat saja nanti," ujar Said Iqbal, kepada RM.id ketika ditanya apakah peringatan itu hanya gretak sambal atau tidak, di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (9/6).

Seperti diketahui, belasan elit Partai Buruh, yang dipimpin langsung Presiden Said Iqbal melakukan silaturahmi ke kantor KPU. Di antaranya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ferry Nuzarli, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Ilhamsyah, Ketua Tim Khusus Pemenangan Said Salahuddin, hingga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Indri Yuli Hartati.

Di pertemuan yang diterima langsung Komisioner KPU, Idham Holik, Presiden Said Iqbal menduga terjadi ketidakadilan proses berdemokrasi antara partai di Senayan dengan partai baru, seperti Partai Buruh.

Baca juga : Kinerja Nyata Dirasakan Rakyat, Airlangga Bakal Jadi Capres 2024 Terkuat

Misalnya, tentang masa kampanye yang hanya 75 hari, hingga tidak dilibatkannya Partai Buruh atas berbagai proses kebijakan menjelang Pemilu 2024. Ditekankannya, baik partai Senayan maupun partai baru, memiliki posisi yang sama saat kontestasi pesta demokrasi mendatang.

"KPU yang independen itu, sangat dibutuhkan. Kita tahu, ada tekanan oligarki partai, untuk itu Partai Buruh muncul untuk menyuarakan rakyat," tegasnya.

Said Iqbal mewarning, jika cara-cara menuju pesta demokrasi sejak awal tidak adil, maka Partai Buruh siap melakukan demonstrasi besar-besaran. Baginya, gerakan ini bisa melibatkan banyak orang yang merasa tercederai oleh demokrasi.

"Inilah tujuan kami datang ke sini, di awal proses, untuk berdialog dan berdiskusi. Masa kampanye tolong dibenahi. Nanti, 15 Juni kita juga akan aksi, salah satunya meminta untuk mencabut masa kampanye 75 hari," ungkapnya.

Baca juga : Bupati Bintan Minta 20 Kades Yang Baru Dilantik Jadi Pelayan Rakyat

"Kita bisa dududukin terus KPU. Tolong pertimbangkan kembali, bisa jadi kami geruduk atau aksi sesuai konstitusi," pungkasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahuddin. Diungkapkannya, Partai Buruh tidak pernah menerima undangan dari KPU. Misalnya, untuk mengirimkan data Sistim Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. "Tolong segala informasi bisa disampaikan ke kami," ujar Said Salahudin.

Adik kandung Said Iqbal ini menjelaskan, segala kegiatan pra Pemilu di KPU sangat menjadi sorotan Partai Buruh. Jangan sampai, partainya tidak lolos verifikasi faktual hanya karena masalah teknis. Diakuinya, partai ini berbasis massa yang memiliki keanggotaan mencapai 10 juta kader.

Said Salahudin mengungkapkan, permasalahan lain yang harus dibenahi adalah soal syarat anggota parpol berbasis alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pasalnya, termasuk dirinya, tidak singkron antara alamat di KTP dengan domisili saat ini.

Baca juga : Hari Susu Sedunia, Frisian Flag Ajak Masyarakat Terapkan Gaya Hidup Sehat

Sementara itu, Sekjen Partai Buruh, Ferry Nuzarli mengaku siap setiap saat dilibatkan KPU dalam proses menuju verifikasi parpol. Ferry mengamini, partainya ini berbasis massa dan memastikan akan terjadi demonstrasi jika KPU tidak berada di jalur yang benar.

Menanggapi ini, Komisioner KPU Idham Holik menyambut baik kedatangan Partai Buruh ke kantornya. Meski begitu, dijelaskan bahwa lembaga kepemiluan itu tidak tunggal KPU saja. Ada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Komunikasi akan terus kita tingkatkan dengan seluruh parpol. Komunikasi aktif menjadi kata kunci kami," tambahnya.

Idham menjelaskan KPU bergerak sesuai peraturan yang berlaku. Tentu, jujur dan adil kemudian dikombinasikan dengan teknologi, optimis bisa menciptakan Pemilu yang baik. Pasalnya, Pemilu adalah epicentrum dalam aktivitas demokrasi di sebuah negara. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.