Rekonsiliasi Kok Jadi Re-kursi-asi

RM.id  Rakyat Merdeka - Tawaran bagi-bagi kue kekuasaan 55:45 yang diajukan Amien Rais, dan permohonan kursi Ketua MPR yang diajukan Gerindra sebagai syarat rekonsiliasi, masih jadi bahan cibiran di dunia maya, juga di dunia nyata. Rekonsiliasi kok jadi re-kursi-asi sih?

Permintaan kursi ketua MPR disampaikan Ketua DPP Gerindra, Sodik Mujahid. Tak lama setelah itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meminta Jokowi agar mengakomodir program Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya.

Terakhir, Amien Rais menyatakan, Prabowo mau rekonsiliasi kalau syaratnya disetujui. Yaitu, pembagian kursi 55:45. Angka itu mengacu pada perolehan hasil suara Jokowi- Ma’ruf dan Prabowo-Sandi di Pilpres kemarin.

"Ayo bagi 55-45. Itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini balik kanan, sudah jalan akalnya,” kata Amien, di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7) lalu.

Dengan porsi segitu, Amien menyebut, ide-ide Prabowo-Sandi yang dikampanyekan bisa terealisasikan. Kalau Jokowi menolak tawaran tersebut, Amien menyebut Prabowo akan oposisi. Mendengar tawaran ini, kubu Jokowi tak pakai pikir-pikir dulu. Mereka langsung menolak. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak boleh lagi ada upaya bagi-bagi kursi dalam pemerintahan. Kewenangan dalam menentukan masalah menteri ada di tangan Jokowi.

“Kita bernegara berdasarkan konstitusi. Tidak ada jatah-jatah menteri, dengan pengertian itu hak prerogatif sepenuhnya,” kata Hasto.

Baca juga : Rekonsiliasi Dibangun dengan Kedepankan Kepentingan Bangsa

Sekjen Nasdem Johnny G Plate, menganggap permintaan Amien sudah keliru pikir. Dia menyebut, Amien tak memahami makna rekonsiliasi sebenarnya. Rekonsiliasi adalah silaturahmi politik dengan mengajak semuanya bersama-sama bangun negara, sesuai porsi masing-masing. Dalam kerja politik masing-masing. Yang menang memerintah, yang kalah jadi oposisi. Bukan bagi-bagi kursi.

"Ada yang menang, ada yang kalah. Itu yang dimaksudkan,” kata Johnny, saat dikontak, kemarin. Menurut Johnny, permintaan mengakomodir program juga dianggap salah kaprah. Kata dia, yang seharusnya menyampaikan syarat-syarat rekonsiliasi itu adalah Jokowi sebagai pemenang pemilu. Program Jokowi sudah disetujui dipilih mayoritas rakyat.

“Masa Pak Jokowi yang menang, malah disuruh melaksanakan program dari pihak yang kalah,” ujarnya.

Kalau tak mau menerima syarat dari Jokowi, dia bilang kubu Prabowo silakan jadi oposisi saja. Kemarin, Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara kembali mengenai rekonsiliasi ini. Dia menyebut, permintaan kursi ketua MPR merupakan pendapat pribadi Sidik Mujahid. Bukan dari partai. Kata Sufmi, sampai sekarang, Gerindra belum membicarakan soal kursi Ketua MPR.

“Kemungkinan akan dibicarakan ketika mendekati Oktober. Namun, terserah Pak Prabowo yang akan menentukan,” kata Sufmi.

Anggota Dewan Pembina Gerindra, Habiburokhman, ikut bicara. Dia membantah pernyataan Amien. Dia memastikan, partainya tidak pernah meminta jatah kursi menteri yang harus didapat dari rekonsiliasi. Yang ada, usulan mengajukan konsep pemerintahan Indonesia yang berkeadilan. Rekonsiliasi harus dirasakan banyak orang.

Baca juga : Gerindra Tegaskan, Rekonsiliasi Tak Berarti Koalisi

“Kami ajukan konsep-konsep bagaimana mewujudkan Indonesia Adil Makmur sebagaimana dahulu kami sampaikan di masa kampanye. Kami ingin yang paling merasakan rekonsiliasi ini rakyat, bukan hanya elite,” katanya, kemarin. Dia memastikan, permintaan pembagian porsi 55-45 lewat rekonsiliasi itu tak pernah dibahas dalam rapat Dewan Pembina Partai Gerindra.

Pengamat politik dari LIPI, Syamsuddin Haris, menilai usulan Amien itu ngawur dan tidak konsisten. “Waduuh Pak AR ini tidak pernah konsisten dengan ucapannya. Ujungnya ternyata minta bagi-bagi kekuasaan juga,” cuit Syamsuddin di akun Twitter miliknya, @sy_haris, kemarin.

Mantan wartawan Tempo yang kini jadi pendeta Hindu Bali, Mpu Jayaprena ikutan mengomentari. Kata dia, dalam sabungan ayam di Bali (tajen) rekonsiliasi itu adalah jeda. “Petaruh kembali guyub kesehariannya menyiapkan jadwal sabungan yang akan datang. Jadi, bukan yang kalah ngemis-ngemis ke yang menang minta-minta bagian. Itu memalukan meski yang menang basa-basi kasih hadiah,” cuitnya di akun @mpujayaprema.

Pengamat Politik UIN Jakarta Adi Prayitno memprediksi, usulan rekonsiliasi dengan meminta kursi Ketua MPR tak akan ditanggapi. Menurut dia, partai koalisi Jokowi sendiri berebut mendapatkan kursi tersebut.

“Minta kursi mengatasnamakan rekonsiliasi tak akan terealisasi. Agak berat karena Golkar dan PKB akan ngotot untuk mendapatkan kursi itu,” ujar Adi Prayitno, di Jakarta, kemarin.

Pengamat Politik Jerry Sumampouw, mengingatkan para elite politik agar tidak mereduksi makna rekonsiliasi dengan upaya membagi jatah kekuasaan atau re-kursi-asi. Menurut Jerry, rekonsiliasi bukanlah negosiasi untuk mendapatkan kekuasaan dari pihak yang menang.

Baca juga : Sering Narsis, Ahok Ngincer Kursi Menteri?

“Rekonsiliasi tidak bisa diterjemahkan sebagai negosiasi. Rekonsiliasi bukan untuk bagi-bagi jatah kekuasaan. Rekonsiliasi ini lebih pada metajut kembali persaudaraan dan kebersamaan setelah pemilu,” kata Jerry, kemarin.

Jerry mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2019 telah menguras banyak energi bangsa. Bahkan, Pemilu 2019 telah menimbulkan keterbelahan yang tajam dalam masyarakat.

“Dalam konteks inilah perlunya rekonsiliasi agar para elite kembali bersatu, saling silaturahmi. Sehingga menjadi contoh bagi masyarakat yang sudah terbelah. Dasar dari rekonsiliasi adalah kepentingan bangsa, bukan kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan,” tandasnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.