TKN: Rekonsiliasi Tidak Diperlukan, Ini Pemilu Bukan Perang

RM.id  Rakyat Merdeka - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago menilai, rekonsiliasi tidak dibutuhkan. Sbab menurutnya, pilpres adalah kontestasi dalam sistem demokrasi. Bukan perang.

"Sebetulnya memang, kita tidak butuh rekonsiliasi. Kenapa? Karena yang terjadi adalah kontestasi politik, pemilu, bukan perang!" tegas Irma saat dihubungi RMco.id, Selasa (9/7).

Pemenang kontestasi sah secara hukum sebuah negara berdaulat berdasarkan undang-undang. "Jadi untuk apa rekonsiliasi? Apalagi, ditambah dengan bagi-bagi kursi," tandasnya.

Baca juga : Berkarya Serahkan Pada Kedua Tokoh

Politikus Nasdem ini menambahkan, yang dibutuhkan adalah konsensus bersama antara pemerintah dan oposisi, untuk tetap menjaga keutuhan NKRI dengan komitmen memegang teguh Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Sejauh ini, PKS telah menunjukkan sikap dengan menyatakan diri berada di luar pemerintah. "Artinya, ketegasan PKS sebagai oposisi telah dinyatakan," imbuh Irma.

Sementara Demokrat yang memiliki kesamaan pandang tentang Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dengan koalisi pemerintah, tentu bisa bahu membahu bekerja bersama-sama. "Menurut saya, pemerintah yang kuat dan amanah, tetap harus didampingi dengan oposisi yang konstruktif dan elegan," tandasnya.

Baca juga : Rekonsiliasi Bung! Bukan Nego-nego

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon juga menyatakan tak setuju dengan wacana rekonsiliasi. "Menurut saya, tidak perlu ada rekonsiliasi, dan tidak perlu dibesar-besarkan," tegas Wakil Ketua DPR ini usai melakukan audiensi dengan Pemda DIY di Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Senin (8/7).

Fadli menilai, rekonsiliasi bakal mempertajam adanya perbedaan-perbedaan serta polarisasi dalam masyarakat. Padahal, perbedaan pendapat dan pilihan politik di Pemilu adalah hal yang biasa. Perbedaan tersebut justru akan mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi, bukan sebaliknya. Fadli meyakini, usai pilpres, masyarakat dengan sendirinya akan mengikis berbagai perbedaan yang terjadi. Tak perlu rekonsiliasi.

"Ya, jangan menganggap masyarakat kita ini lebih bodoh lah, dan (masyarakat) punya wisdom sendiri, wisdom inilah yang saya kira harus kita pegang," tuturnya.

Baca juga : Soal Polusi Udara di Jakarta, Ini Tanggapan Menkes

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyebut bahwa rekonsiliasi tak penting-penting amat. Alasannya, akar rumput sudah normal kembali pasca pilpres. Mantan Panglima TNI itu mengimbau semua pihak untuk tidak membesarkan masalah rekonsiliasi ini.

Moeldoko khawatir, nantinya akan terjebak dalam rekonsiliasi yang tujuannya untuk negosiasi demi kepentingan kelompok tertentu. "Kita ini negara loh, memikirkan negara. Jangan kita terjebak antara satu elite ke elite. Jangan terjebak satu kelompok ke kelompok. Kita harus memikirkan negara," kata Moeldoko, Jumat (5/7). [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.