PRIMA Dirugikan

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang sedang mempersiapkan diri berkompetisi di Pemilu 2024 terkendala data kependudukan. Hampir 10 persen kader partai belum terdaftar di Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai kader partai.

“Struktur secara keseluruhan aman, namun karena kami partai rakyat biasa, tidak sedikit yang memiliki masalah tidak terdaftar di Dukcapil setempat,” ujar Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Basarah Prihatin Kekerasan Berulang Di Dunia Pendidikan

Menurutnya, semua Warga Negara indonesia (WNI) berhak berpolitik. Termasuk menjadi anggota partai politik. Dia menyesalkan Pemerintah yang tidak mau memperbarui secara berkala status kependudukan warganya.

Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi. Seluruh kader yang kedapatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bermasalah, diwajibkan mengurus keabsahan identitas di Dukcapil setempat. Sekaligus melaporkan secara online melalui aplikasi yang disediakan KPU, yaitu Lindungi Hakmu.

Baca juga : Gigih Berdagang, Ibunda Farel Prayoga Tercatat Di PNM Mekaar

Akibatnya, kader PRIMA berduyun-duyun menyambangi Dukcapil dan mengakses di aplikasi yang disediakan KPU. Situasi ini harus menjadi pelajaran bagi Pemerintah. Jangan sampai, tidak terdata dan kehilangan hak konstitusionalnya di Pemilu 2024.

Apalagi, hal ini juga terjadi di tingkat Ibu Kota, Jakarta. Di sini, banyak rakyat miskin yang tidak terdata. “Ini problem negara, tetapi kami yang dirugikan,” geregetnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.