Demokrat Tegaskan Penerbitan SHGB Pagar Laut Bukan di Masa AHY

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrat membantah penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, penerbitan SHGB tersebut dilakukan saat AHY belum menduduki kursi Menteri ATR/BPN.

Menurutnya, AHY tidak menerima laporan dari bawahannya soal penerbitan SHGB tersebut.

“SHGB itu terbit sebelum Mas AHY menjadi menteri, dan tidak ada laporan dari bawah kalau sudah terbit SHGB tersebut serta terjadinya pemagaran laut,” katanya saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/1/2025).

Baca juga : Nusron Dilawan Kades, Didukung Masyarakat

SHGB tersebut menjadi polemik lantaran adanya pagar laut di Tangerang. Keberadaan pagar laut itu sendiri pertama kali muncul di media sosial.

“Munculnya pemagaran laut terakhir ini mengemuka karena netizen dan media massa, sehingga pemerintah menertibkannya,” tuturnya. 

Selama menjabat Menteri ATR/BPN, sebut Herman Khaeron, AHY fokus menggencarkan pemberantasan mafia pertanahan.

“Kita tahu bahwa pada wakti itu, Menteri AHY sedang gencarnya memberantas mafia pertanahan,” tegasnya.

Baca juga : Pagar Laut Tangerang Dibongkar 2 Tank Amfibi

Demokrat sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto. Herman Khaeron menegaskan, pagar laut di Tangerang tersebut harus ditindak dan ditertibkan.

“Saya setuju sesuai perintah Presiden Prabowo harus ditertibkan, dan aparat penegak hukum harus beri tindakan bagi pelanggar aturan pertanahan dan kehutanan,” tutup Herman Khaeron.

Sebelumnya, AHY yang kini menjabat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengaku tak tahu menahu soal penerbitan SHGB di perairan yang dibatasi pagar laut Tangerang saat menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.

AHY menjabat sebagai Menteri ATR/BPN di penghujung kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga : Kebakaran Hotel Turki Tewaskan 76 Orang, KBRI Ankara Buka Hotline

"Saya tidak tahu, saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024," kata AHY, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Untuk diketahui, AHY mendapatkan mandat untuk menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 21 Februari 2024.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.