Dark/Light Mode

Hadiri HUT Gerindra

Bamsoet Dukung Gagasan Prabowo, Indonesia Harus Punya Sistem Politik Khas

Sabtu, 15 Februari 2025 14:48 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menghadiri HUT Gerindra, di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025). (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menghadiri HUT Gerindra, di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus kembali memiliki sistem politik yang khas. Sebab, sistem politik di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

Saat ini, sistem politik Indonesia cenderung berbiaya mahal dan 'menghalalkan' money politics. Untuk itu, perlu adanya perbaikan menyeluruh terhadap sistem politik nasional. Khususnya dalam hal penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Menurut Bamsoet, gagasan Presiden Prabowo tentang perlunya sistem politik yang khas Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan sebuah refleksi mendalam atas tantangan dan kebutuhan bangsa. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan etnis yang tinggi, memerlukan sistem politik yang tidak hanya mengadopsi model demokrasi Barat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam budaya bangsa.

Baca juga : Elite PDIP Hadiri HUT Gerindra, Prabowo: Saya Merasa Dihormati

"Dengan memadukan nilai-nilai lokal, kepentingan nasional, dan tantangan global, sistem politik ini dapat menjadi solusi bagi banyak masalah yang dihadapi Indonesia saat ini," ujar Bamsoet, usai menghadiri Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Ketua MPR ke-15 yang juga Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, salah satu masalah utama dalam sistem politik Indonesia adalah biaya politik yang mahal dan maraknya praktik money politics. Hal ini tidak hanya merugikan calon pemimpin yang memiliki integritas, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. 

Menurut riset Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 60 persen rakyat menganggap praktik politik uang sebagai salah satu masalah utama dalam Pemilu. Hal ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menghalangi partisipasi yang fair dari semua lapisan masyarakat. 

Baca juga : Pemerintah Dukung Gebrakan Inovasi Motor Listrik Yadea

Pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap sistem politik nasional harus menjadi perhatian utama. Pemilu sebagai sarana penentu wakil rakyat seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan bukan sekadar alat bagi segelintir elit politik untuk mempertahankan kekuasaan.

"Karenanya, gagasan Presiden Prabowo untuk kembali pada sistem politik yang khas Indonesia perlu dipertimbangkan dengan serius. Sistem yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya bangsa akan lebih mendukung penyelenggaraan demokrasi yang sehat," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menjelaskan, penting untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-4, yang menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi fondasi sistem politik Indonesia, bukan sekadar retorika.

Baca juga : Bamsoet Dukung Yayasan Panglima Soedirman Buat Film Palagan Ambarawa

Sebagai contoh, reformasi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan money politics perlu diperkuat. Dengan penegakan hukum yang lebih tegas, masyarakat akan merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses politik tanpa takut akan terjerat korupsi.

Untuk mewujudkan sistem politik yang sesuai dengan Pancasila dan kearifan lokal, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Kata Bamsoet, ini bukan sekadar agenda politik, tetapi juga sebuah gerakan untuk memperkuat jati diri bangsa.

"Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat memiliki sistem politik yang lebih adil, transparan, dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Khususnya sila ke-4 yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.