Bahlil Segera Bangun Asrama Putri Di Ponpes Miftahul Huda Tasikmalaya

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan para pengurus Golkar melakukan safari Ramadhan ke pondok pesantren (ponpes) di Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (15/3/2025). Antara lain ke Ponpes Miftahul Huda di Manonjaya.

Di antara para pengurus Golkar yang ikut safari Ramadan ke Tasikmalaya adalah Waketum Ace Hasan Syadzily, Waketum Wihaji, Waketum Meutya Hafid, Wabendum Dyah Roro Esti hingga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Puteri Komarudin.

Bahlil dan rombongan DPP Golkar diterima langsung oleh keluarga pengasuh Ponpes Miftahul Huda.

Dalam sambutannya, Bahlil meminta para santri dan kiai untuk mendoakan keselamatan bangsa, serta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agar bisa membuat Indonesia sejahtera.

“Kita minta Indonesia tetap aman, diberikan kesalamatan, karena kita tahu dunia sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Di tengah kondisi perang di Timur Tengah dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, ulama dan umara (pemimpin) harus kompak," papar Bahlil.

Baca juga : Safari Ramadan Ke Ponpes Pasuruan, Bahlil Minta Santri Doakan Prabowo dan Bangsa

Dia juga memohon doa para santri untuk kader Golkar, baik yang duduk di kursi legislatif maupun yang ada di Kabinet Merah Putih, agar selalu berada di jalan yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah SWT.

Bahlil memastikan, kunjungannya ke Ponpes Miftahul Huda sama sekali tidak bermuatan politik.

"Jadi, tidak ada maksud lain karena kita datang untuk bersilaturahmi dan memohon doa. Biasanya, kalau partai politik masuk ke pesantren, kiai tanya apa kepentingan kau masuk pesantren? Ini bukan tahun politik. Tapi, tiap tahun, kami minta doa agar kita semua diselamatkan oleh Allah SWT. Itu tujuannya,” tutur Bahlil.

Bahlil lalu menjelaskan soal peran ulama terhadap eksistensi Partai Golkar, sejak pendirian Sekber pada tahun 1964 hingga sekarang.

Menurutnya, para ulama, santri dan kelompok sektoral lainnya memiliki kontribusi penting terhadap keberadaan Partai Golkar.

Baca juga : Ketua MPR Safari Ramadan Ke Sejumlah Ponpes di Jawa Tengah

Oleh karena itu, untuk membalas jasa terhadap ulama dan kelompok keagamaan, Partai Golkar menjanjikan membangun satu gedung asrama untuk Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya.

“Khusus untuk apa yang disampaikan kiai tadi, kami berembuk dengan Kang Ace, Ketua Golkar Jawa Barat. Insya Allah, Golkar akan membangunkan 1 unit asrama putri untuk pesantren. Kiai, kalau boleh, gambarnya cepat, supaya masuk hari raya, bisa langsung dibangun," kata Bahlil.

langsung kita bangunkan,” ujar Bahlil. “Tanpa ulama, tanpa kiai, Golkar belum tentu ada. Karena pada Sekber tahun 1964, peran para kiai, ulama dan santri punya kontribusi untuk membangun Golkar. Karena itu, sudah saatnya Golkar hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa dan membangun pemimpin bangsa ke depan,” tambahnya.

Izin Tambang

Bahlil mengaku miris, karena setelah Indonesia merdeka, keberpihakan kepada para ulama terhitung minim. Oleh karena itu Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengusulkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan. Agar ada keberpihakan kepada umat, dan tidak terus-menerus dinikmati oleh para konglomerat.

“Maka, alhamdulillah Golkar kemarin menginisiasi garda terdepan bersama Gerindra mengubah Undang-Undang Minerba untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada koperasi, UMKM dan ormas keagamaan. Ini penting, supaya ada keadilan," beber Bahlil.

Baca juga : Ramadan Cemerlang Bersama Pegadaian Di Gading Festival Food & Fun

"Kami sudah berikan IUP kepada NU kemaren, Lalu menyusul Muhammadiyah,” pungkasnya.

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna ke-11 DPR RI, pada Selasa 18 Februari 2025.

Awalnya, regulasi ini antara lain mengatur ketentuan-ketentuan seperti pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan dan perguruan tinggi.

Seiring pembahasan perundangan ini, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan wacana kampus mengelola tambang, diganti oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.