Golkar Sulsel Minta DPP Segera Jadwalkan Musda

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan kesiapan untuk menggelar Musyawarah Daerah (Musda). Mereka mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengeluarkan jadwal definitif, karena tidak ada kendala dalam pelaksanaan Musda XI Golkar Sulsel.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Golkar Sulsel, Lakama Wiyaka menyatakan, DPD Golkar Sulsel telah melayangkan surat resmi kepada DPP Golkar, untuk meminta penjadwalan Musda. Namun, hingga kini pihaknya masih menunggu jawaban resmi dari DPP terkait kepastian waktu. 

“DPD sudah membuat surat meminta kepada DPP untuk dijadwalkan Musda. Kami tunggu jawaban dari DPP mengenai jadwal itu,” ujar Lakama kepada wartawan di Makassar, Sulsel, Kamis (18/9/2025). 

Dia menuturkan, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Golkar Nomor 02/DPP/ GOLKAR/IV/2025 tentang Perubahan atas Juklak-2/DPP/ GOLKAR/II/2020 tentang Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai Golkar, Musda di tingkat DPD II harus tuntas paling lambat Desember 2025. Sementara, mekanisme dan pelaksanaan Musda Golkar di tingkat DPD II, ditetapkan oleh DPD I atau pengurus Golkar tingkat provinsi. 

Baca juga : Muktamar X PPP, Mardiono Sudah Kantongi 33 Dukungan Dari DPW

Sebab itu, lanjut dia, pihaknya mengupayakan agar Musda X Golkar Sulsel dilaksanakan dalam waktu dekat. Dengan begitu, tidak ada perpanjangan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD II, atau pengurus tingkat kabupaten dan kota, yang berlaku sejak 21 November 2020. 

“Tidak ada istilah perpanjangan kepengurusan. Juklak 02 April 2025 menyatakan DPD II harus selesai Desember, tentu DPD I lebih dulu karena DPD I yang melaksanakan Musda di daerah. Jadi, satu-dua bulan ini mesti ada jadwal Musda,” tegasnya. 

Lakama memastikan, tidak ada hambatan berarti yang membuat pelaksanaan Musda di Sulsel tertunda. Dia juga membantah isu penundaan Musda disebabkan oleh adanya calon yang belum memenuhi dukungan. 

“Soal Musda ditunda karena calon belum cukup dukungan, itu tidak ada. Saya tegaskan, tidak ada kendala di Sulsel,” cetusnya. 

Baca juga : Kredit Bank Mandiri Tumbuh Double Digit

Dia juga membantah isu Musda akan berlangsung secara aklamasi. Menurut Lakama, hal itu bukan kebijakan DPD Golkar Sulsel, tapi harapan dari DPP agar kader tetap solid. 

“Harapan DPP memang menyatu (aklamasi), karena dikhawatirkan terjadi perpecahan atau ada kader yang pindah. Tapi, itu berlaku di seluruh Indonesia, bukan hanya Sulsel,” tandasnya. 

Diketahui, Masa jabatan Ketua DPD Golkar Sulsel, Taufan Pawe, berakhir bulan lalu. DPP Golkar memutuskan melakukan perpanjangan masa jabatan kepengurusan DPD Golkar Sulsel, hingga ditetapkannya waktu Musda tingkat provinsi. 

Surat Edaran (SE) terkait perpanjangan masa bakti kepengurusan DPD Golkar Provinsi yang belum melaksanakan Musda ditandatangani oleh Wakil Ketua DPP Golkar, Kahar Muzakir, dan Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Muhammad Sarmuji, tertanggal 21 Agustus 2025. 

Baca juga : Menkeu Kucurkan Dana Segar Rp 200 Triliun Ke Himbara

SE bernomor SE 2/DPP/Golkar/VIII/2025 itu menyatakan, keputusan itu ditempuh untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi partai di daerah. Keputusan itu berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-3.AH.11.03 Tahun 2024 tentang Perubahan AD/ART Partai Golkar. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.