Soroti Dualisme, Jimly Nilai Ketum PPP Semestinya Dari Internal

RM.id  Rakyat Merdeka - Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Muktamar X di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/8/2025). Mardiono dipilih secara aklamasi oleh peserta Muktamar.

Pencalonan Mardiono dianggap sah karena sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Disebut bahwa ketua umum harus berasal dari kader internal.

Pakar hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie menilai, figur ketum memang harus dari kader partai jika merujuk AD/ART PPP. "Iya, semestinya begitu," kata Prof. Jimly dalam keterangannya di Jakarta.

Baca juga : PPP Natuna Solid Dukung Mardiono Jadi Ketum, Kader Tulen Dari Bawah

Diketahui, selain ricuh, Muktamar X PPP juga berimbas pada dualisme kepemimpinan. Kubu Agus Suparmanto juga mengklaim sah memenangkan kursi ketua umum.

Jimly pun mengimbau, konflik internal PPP tidak dibiarkan berlarut.

"Pengusung Agus Suparmanto barangkali menganggap sudah kader. Tapi jangan lagi memelihara konflik. Tidak usah cari-cari pasal, tidak ketemu. PPP harus diselamatkan karena ini partai bersejarah," harap eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Baca juga : Pemilihan Wakil Ketua MA Harus Bersih Dari Calon Bermasalah

Diketahui, merujuk pada AD/ART PPP BAB III mengenai pimpinan pada pasal 6, tertulis mengenai lima syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi Anggota Pengurus DPP PPP di semua tingkatan.

Ketentuan menyangkut syarat untuk menjadi ketum terdapat di poin d atau keempat. Yaitu, khusus jabatan Ketua Umum DPP PPP harus pernah menjadi Pengurus Harian DPP PPP dan atau Ketua DPW PPP sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh, terhitung sejak diangkat dalam Muktamar/Musyawarah Wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan Muktamar/Musyawarah Wilayah berikutnya.

Jimly pun menyarankan, Mardiono dan Agus beserta para pendukungnya bertemu, berunding, dan mencari janlan tengah solusi damai.

Baca juga : Kapolri Dipuji Ketum PBNU Sebagai Penjaga Ketertiban Dan Keamanan

Jalan rekonsiliasi dibutuhkan agar PPP bangkit kembali setelah gagal meloloskan wakilnya ke DPR RI pada Pemilu 2024.

"Kegagalan 2024 kesalahan bersama, bukan satu orang semata. Mudah-mudahan bisa diselesaikan," sarannya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.