Ketum PBB Usul Bentuk Kementerian Khusus Bencana

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Bulan Bintang (PBB) mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto ihwal pengerahan seluruh kekuatan negara untuk membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Namun, sejumlah hambatan distribusi bantuan masih terjadi di lapangan. “Beberapa daerah benar-benar terisolasi. Aceh Tengah, misalnya, hanya bisa diakses lewat udara. Tapanuli Tengah dan Sibolga juga terkendala medan yang sulit ditembus,” ujar Ketua Umum (Ketum) PBB, Gugum Ridho Putra, dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Gugum mengungkapkan, pihaknya terus melakukan pemantauan dan aksi kemanusiaan. Diamininya, ada kesulitan dalam distribusi bantuan di sejumlah daerah. Bahkan, katanya, Ketua Dewan Wilayah PBB Aceh, Zulmahdi Hasan, sempat terjebak di Kota Takengon, Aceh Tengah.

Baca juga : Parkindo Minta Pemerintah Pertimbangkan Status Bencana Nasinal

Catatannya, penanganan bencana membutuhkan kolaborasi lintas instansi karena kekuatan utama negara tersebar di berbagai lembaga berbeda.

Misalnya, TNI–Polri dan BNPB memiliki personel tanggap darurat, sementara akses jalan darat, laut, dan udara berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan.

Adapun logistik dan pemulihan ditangani Kementerian Sosial, sedangkan pendanaan bergantung pada Pemerintah pusat maupun daerah.

Baca juga : Pengamat: Pencekalan VRH Untuk Memudahkan Proses Penyidikan

“Ketika terlalu banyak lembaga harus terlibat, koordinasi bisa menjadi hambatan tersendiri. Padahal yang harus diutamakan adalah keselamatan nyawa. Proses administratif antarinstansi sering kali memperlambat upaya tanggap darurat,” ungkapnya.

Untuk itu, Gugum mengusulkan dibentuknya Kementerian Khusus Bencana sebagai solusi pemusatan komando. Dia menilai kementerian tersebut dapat meningkatkan otoritas penanganan bencana dan mempercepat proses respons di lapangan.

“Dengan kementerian khusus, pemetaan potensi bencana bisa dilakukan lebih fokus, termasuk penerapan teknologi early warning yang lebih intensif,” ujarnya.

Baca juga : Perkuat SDM Industri, Politeknik Kemenperin Kukuhkan Dua Guru Besar Baru

Gugum menambahkan, bahwa kementerian semacam itu memungkinkan pengelolaan SDM tanggap darurat secara mandiri sehingga keputusan operasional dapat diambil lebih cepat dan terarah.

“Beberapa negara sudah punya kementerian bencana seperti Rusia dengan Ministry of Emergency Situations, Tiongkok dengan Ministry of Emergency Management, bahkan Bangladesh dengan Ministry of Disaster Management and Relief,” ujarnya.

Menurut Gugum, penyatuan komponen kekuatan negara dalam satu kementerian akan meminimalkan kerugian harta benda serta potensi korban jiwa dalam bencana-bencana mendatang. Lebih dari itu, penanganan bencana bisa dilakukan secara lebih cepat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.