Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Idrus juga menekankan, ada sejumlah syarat agar kritik tetap berkualitas. Pertama, kritik harus berbasis fakta, bukan asumsi atau gosip. Kedua, kritik harus proporsional, tidak melebih-lebihkan persoalan kecil.
Ketiga, kritik harus memiliki orientasi konstruktif bagi kepentingan bersama. Keempat, kritik harus adil dalam menilai. “Tanpa fakta, kritik hanya menjadi fiksi yang marah. Tanpa proporsionalitas, kritik berubah menjadi hiperbola yang menyesatkan,” katanya.
Dia juga mengingatkan adanya dua kutub ekstrem yang dapat merusak tradisi kritik di ruang publik. Yakni kritik buta yang menolak semua kebijakan pemerintah, dan pembelaan buta yang membenarkan segala hal tanpa evaluasi.
Baca juga : Dubes Jerman Ralf Beste Berburu Takjil Jelang Berbuka Puasa
“Kritik yang bermartabat justru berdiri di tengah. Dia tidak takut mengakui kebaikan lawan, dan tidak segan mengakui kelemahan kawan,” jelasnya.
Dalam era digital saat ini, Idrus mengakui arus informasi bergerak jauh lebih cepat dibanding proses verifikasi. Kondisi ini membuat kritik sering kehilangan kedalaman dan berubah menjadi sekadar opini viral.
“Popularitas bukan ukuran kebenaran. Kritik yang viral belum tentu valid. Kritik yang mendapat sorak sorai belum tentu membawa pencerahan,” tegasnya.
Baca juga : Marc Klok: Persib Harus Evaluasi Usai Ditahan Borneo FC
Karena itu, dia menilai Pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi publik agar kebijakan yang diambil dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.
“Ruang publik hari ini bukan hanya arena pertukaran gagasan, tetapi juga medan perebutan persepsi. Karena itu pemerintah harus mampu menjelaskan kebijakan secara jernih dan kontekstual,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Idrus mengingatkan bahwa tantangan terbesar dalam demokrasi bukan sekadar keberanian untuk mengkritik, tetapi juga keberanian untuk berpikir sebelum mengkritik.
Baca juga : Tinjau Arus Mudik Di Pelabuhan Merak, Kapolri Pastikan Beri Pelayanan Maksimal
“Keberanian tanpa kecerdasan bukan kekuatan. Dia hanya keributan yang berisik, tetapi hampa makna,” pungkasnya.
Diketahui, pernyataan ini merespon kritik terhadap Pemerintah termasuk dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) periode 2026, Tiyo Ardianto.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
