Golkar: Parlemen Butuh Lebih Banyak Pemimpin Perempuan

RM.id  Rakyat Merdeka - Politisi Partai Golkar Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan bahwa upaya membangun parlemen yang responsif gender tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah anggota legislatif perempuan. Yang lebih penting, perempuan juga harus memperoleh kesempatan yang setara untuk menduduki posisi strategis dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di parlemen.

“Diskusi mengenai keterwakilan perempuan tidak hanya soal keanggotaan, tetapi juga keterwakilan dalam kepemimpinan struktur parlemen,” ujar Adde dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/6/2026). 

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menilai penguatan budaya parlementer yang inklusif dan berperspektif kesetaraan gender tidak bisa lagi ditunda. Menurutnya, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam politik, mulai dari stereotip terkait kepemimpinan, beban ekspektasi terhadap peran keluarga, hingga keterbatasan akses ke jaringan politik informal. 

Karena itu, Adde menekankan pentingnya solidaritas dan kolaborasi lintas partai di antara anggota parlemen perempuan. Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya penting untuk memperkuat advokasi kebijakan, tetapi juga menjadi sarana pendampingan, dukungan kelembagaan, serta membuka jalan bagi lahirnya lebih banyak pemimpin perempuan. 

Baca juga : Gerindra Usul RUU Pemilu Atur Kekhususan Papua

“Inilah sebabnya kolaborasi lintas partai di antara anggota parlemen perempuan tetap penting, tidak hanya untuk advokasi, tetapi juga untuk pendampingan, dukungan kelembagaan, dan memperluas peluang bagi pemimpin perempuan lainnya,” ujarnya. 

Adde juga berpandangan bahwa parlemen harus berperan aktif mengubah norma dan budaya sosial yang masih membatasi partisipasi perempuan. Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, parlemen memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah stereotip gender akan terus dipertahankan atau justru dihapus melalui kebijakan publik.

Dia mencontohkan pengalaman Indonesia dalam memperkuat perlindungan perempuan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Menurutnya, keberhasilan mewujudkan kesetaraan gender hanya bisa dicapai melalui kebijakan yang terintegrasi lintas sektor, bukan program yang berjalan sendiri-sendiri. 

“Melindungi partisipasi perempuan dalam politik bukanlah isu sektoral. Ini menyangkut kualitas demokrasi, legitimasi kelembagaan, dan efektivitas tata kelola pemerintahan,” tegasnya. 

Baca juga : ASDP & Pelni Kompak Beri Diskon Tiket Kapal

Bagi Adde, peningkatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan di parlemen merupakan elemen penting untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif, representatif, dan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. 

Sebelumnya, Ketua Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar Nurul Arifin juga menegaskan pentingnya kehadiran perempuan di lembaga legislatif. Menurutnya, keterlibatan perempuan memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan publik sehingga menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan representatif. 

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif. 

“Keterwakilan perempuan bukan sekadar memenuhi angka administratif. Ini adalah bagian dari komitmen demokrasi agar kebijakan publik lahir dari perspektif yang lebih lengkap dan representatif,” ujar Nurul, di Jakarta, (28/5/2026). 

Baca juga : Distribusi Bansos Wajib Tepat Sasaran

Dia mengungkapkan, partisipasi perempuan di DPR RI terus menunjukkan tren peningkatan. Pada Pemilu 1999, keterwakilan perempuan baru mencapai 8,2 persen. Angka itu naik menjadi 11,5 persen pada Pemilu 2004 dan 18 persen pada Pemilu 2009. 

Meski sempat turun menjadi 17,3 persen pada Pemilu 2014, keterwakilan perempuan kembali meningkat menjadi 20,5 persen pada Pemilu 2019. Pada periode DPR RI 2024–2029, jumlah anggota perempuan mencapai 127 orang dari total 580 anggota DPR atau sekitar 21,9 persen, tertinggi sepanjang sejarah parlemen Indonesia. 

“Ini menunjukkan masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap kepemimpinan perempuan. Ruang politik kita perlahan bergerak semakin inklusif,” katanya. 

Nurul juga menyoroti keberhasilan negara-negara Nordik seperti Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Denmark yang memiliki tingkat keterwakilan perempuan tinggi di parlemen maupun pemerintahan. Menurutnya, tingginya representasi perempuan berjalan seiring dengan capaian positif dalam transparansi, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kualitas pelayanan publik. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.