Idrus Marham: Mahasiswa dan Prabowo Punya Semangat Perbaikan Bangsa

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham menilai, aksi demonstrasi mahasiswa dan langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengungkap persoalan tata kelola ekonomi nasional memiliki semangat yang sejalan, yakni mendorong perbaikan sistem ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat.

Menurut Idrus, baik gerakan mahasiswa maupun pernyataan Presiden Prabowo di hadapan Sidang Paripurna DPR RI sama-sama lahir dari kepedulian terhadap masa depan bangsa dan upaya membangun tata kelola ekonomi yang lebih baik.

“Kalau kita memahami arah demo, sebenarnya demo mahasiswa dan ‘demo’ Pak Prabowo memiliki titik temu. Keduanya berbicara tentang bagaimana memperbaiki tata kelola perekonomian bangsa,” ujar Idrus.

Pernyataan tersebut disampaikan Idrus saat menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah fakultas Universitas Indonesia bersama mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB), Jumat (12/6/2026).

Idrus mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengapresiasi aksi demonstrasi mahasiswa sebagai bagian dari praktik demokrasi yang harus dihormati.

Namun, ia berharap, energi gerakan mahasiswa juga diarahkan pada isu-isu yang lebih fundamental terkait pembenahan tata kelola ekonomi nasional.

“Mahasiswa punya hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kita berharap energi gerakan mahasiswa diarahkan pada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana memperbaiki tata kelola ekonomi nasional,” katanya.

Menurut Idrus, persoalan yang telah masuk ke dalam proses penegakan hukum, termasuk yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), harus tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, perhatian publik juga perlu diarahkan pada isu-isu strategis yang berdampak besar terhadap perekonomian nasional.

Ia merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR RI mengenai dugaan praktik manipulasi perdagangan, seperti under invoicing, under counting, dan transfer pricing, yang disebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Baca juga : Fahri Hamzah: Prabowo Fokus Putus Ketimpangan Kaya dan Miskin di Indonesia

“Yang menjadi pertanyaan, mengapa persoalan sebesar itu tidak menjadi perhatian kita bersama secara kolektif? Itu disampaikan langsung oleh Presiden di depan Sidang Paripurna DPR. Ini angka yang sangat besar dan harus menjadi perhatian bersama,” ucap Idrus.

Ia menyebut, penyampaian persoalan tersebut sebagai bentuk penyampaian kegelisahan terhadap kondisi bangsa melalui jalur konstitusional.

“Demo itu bukan hanya turun ke jalan. Demo adalah penyampaian sikap dan keresahan. Pak Prabowo melakukan ‘demo’ di jantung negara, di depan Sidang Paripurna DPR, dengan membuka persoalan besar tentang tata kelola ekonomi,” tuturnya.

Menurut Idrus, langkah Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya membangun sistem baru dalam pengelolaan sumber daya nasional.

Karena itu, perubahan tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini menikmati celah dalam tata kelola ekonomi.

“Setiap perubahan yang menyentuh kepentingan besar tentu akan menimbulkan respons. Karena itu, reformasi harus dijalankan secara konsisten,” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila pemerintah menemukan adanya potensi kebocoran ekonomi yang berlangsung dalam jangka panjang, maka langkah berikutnya adalah melakukan penelusuran dan pembenahan secara menyeluruh.

Dalam konteks itu, dukungan mahasiswa dinilai penting sebagai bagian dari kontrol publik.

Menurut Idrus, perbedaan antara gerakan mahasiswa dan langkah Presiden hanya terletak pada posisi serta kewenangan masing-masing.

“Presiden memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dengan kebijakan. Sementara mahasiswa memiliki kekuatan moral, gagasan, serta fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan,” katanya.

Baca juga : Redam Dampak Kenaikan Pertamax, Ekonom Dorong Pemerintah Salurkan Bansos Tunai

Ia menambahkan, pembenahan tata kelola ekonomi nasional merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan kesinambungan.

“Ini bukan pekerjaan satu hari. Jika ingin menjadi gerakan perubahan, maka harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan,” ungkapnya. 

Idrus menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, dengan orientasi utama pada kesejahteraan rakyat.

“Tata kelola perekonomian nasional harus diinspirasi oleh Pancasila, berbasis konstitusi, melibatkan seluruh elemen masyarakat, dan berorientasi kepada rakyat,” katanya.

Terkait Program MBG, Idrus menilai, persoalan hukum yang muncul perlu dijadikan momentum evaluasi dan perbaikan program agar tujuan utamanya dapat tercapai secara optimal.

“Kalau ada yang terlibat pelanggaran, siapa pun dia, hukum harus ditegakkan. Tetapi di sisi lain, program ini juga harus terus diperbaiki agar benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” ingat Idrus. 

Ia juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara kompetensi dan jabatan dalam pemerintahan.

Menurutnya, produktivitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelola program-program strategis.

“Orang yang ditempatkan pada posisi tertentu harus sesuai dengan kompetensinya. Kalau tidak, produktivitas bangsa bisa terganggu,” katanya.

Karena itu, Idrus menilai evaluasi terhadap jajaran pemerintahan merupakan hal yang wajar untuk memastikan efektivitas dan produktivitas kinerja.

Baca juga : Bicara MBG, CKG & Sekolah Rakyat, Prabowo: Ini Investasi Masa Depan Bangsa

“Kalau ada yang tidak produktif dan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, tentu perlu dilakukan evaluasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Idrus berharap mahasiswa turut mengawal agenda besar pemerintah dalam memperbaiki tata kelola ekonomi, termasuk di sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam.

Ia menilai, pembentukan Danantara merupakan salah satu langkah untuk memperkuat pengelolaan komoditas strategis dan mencegah praktik yang merugikan negara.

“Yang penting bukan hanya mengungkap persoalan, tetapi memastikan kekayaan negara benar-benar kembali kepada rakyat,” kata Idrus.

Menurutnya, komunikasi politik antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat perlu terus dibangun dengan semangat kebangsaan dan etika demokrasi.

“Ini sebenarnya sudah hampir menemukan titik temu. Tinggal bagaimana dikomunikasikan dengan baik dan ditekankan pada moralitas serta kepentingan bangsa,” jelasnya.

Idrus menambahkan, kebebasan menyampaikan kritik harus tetap berjalan beriringan dengan etika dan tanggung jawab kebangsaan.

“Demokrasi membutuhkan kebebasan, tetapi juga membutuhkan etika. Niat yang baik harus disampaikan dengan cara yang tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan,” tutup Idrus.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.