Melirik PSI

RM.id  Rakyat Merdeka - Jika ada satu partai politik yang paling menarik dibicarakan sepanjang satu tahun terakhir, partai itu adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menarik bukan semata karena elektabilitasnya menunjukkan tren kenaikan yang meyakinkan, melainkan karena di partai inilah Joko Widodo kini menaruh hampir seluruh modal politiknya.

Dalam Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5–19 Juli 2026, elektabilitas PSI tercatat 4,1 persen.

Sekilas angka itu kecil. Namun, bagi partai yang pada Pemilu 2024 hanya meraih 2,81 persen dan tertahan di depan pintu Senayan, angka 4,1 persen adalah tanda bahwa partai ini mengalami tren kenaikan yang sangat meyakinkan.

PSI kini hanya terpaut 0,3 persen dari NasDem dan PKS yang sama-sama berada di angka 4,4 persen, serta 1,3 persen dari PKB (5,4 persen). Di atas mereka berturut-turut ada Demokrat 8,1 persen, Golkar 9,6 persen, PDI-P 11,7 persen, dan Gerindra 16,9 persen.

Dengan margin of error ±3,7 persen, jarak PSI ke papan tengah atas bukan lagi persoalan fundamental. Ia sekadar selisih yang, bila tren ini terjaga, bisa ditutup dalam satu-dua tahun. Secara rasional kalkulatif, PSI sangat potensial berada di urutan keempat pemenang pemilu nanti.

Di titik inilah PSI berubah wujud. Dari partai anak muda yang dulu dianggap eksperimen, menjadi sesuatu yang jauh lebih serius: kartu terakhir yang masih dipegang Jokowi.

Dari mana suaranya?

Baca juga : Perkuat Soliditas Internal, PSI Surabaya Aktifkan Kerja-kerja Struktural

Pertanyaan pentingnya adalah: dari mana suara PSI itu?

Setidaknya ada empat ceruk pemilih yang bisa dimanfaatkan PSI, dan secara perlahan migrasinya sudah mulai terlihat.

Pertama, dari rumah asal Jokowi sendiri, PDIP. Sejak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dipecat PDI-P pada Desember 2024, perpindahan kader ke PSI berlangsung tanpa jeda. Di Solo saja, sejumlah eks legislator PDI-P menyeberang pada Mei 2026—sesuatu yang direspons FX Hadi Rudyatmo dengan getir: mereka disebut belum memahami ideologi partai.

Kedua, dari NasDem. Bergabungnya Ahmad Ali, mantan Wakil Ketua Umum NasDem, sebagai Ketua Harian PSI pada September 2025 bukan sekadar penambahan satu nama. Ia membawa jaringan, pengalaman, dan kemampuan menarik kader di daerah. Persis kapasitas yang selama ini tidak dimiliki PSI.

Ketiga, dari pemilih yang kecewa terhadap pemerintahan sekarang. Elektabilitas Gerindra yang turun ke 16,9 persen menyisakan suara mengambang, sementara 25,9 persen responden SMRC belum menentukan pilihan. Kolam ini besar dan belum ada yang benar-benar memancinginya.

Keempat, simpatisan dan relawan Jokowi. Ini ceruk paling emosional sekaligus paling sulit diukur. Kenyataannya, sesudah lengser pun Jokowi tetap menjadi tokoh yang disukai banyak orang.

Selain itu, yang juga menjadi faktor penting adalah persepsi publik yang menempatkan PSI sebagai antitesis yang tumbuh dari dalam.

Baca juga : Blusukan ke NTT, Jokowi Disambut Ribuan Warga

Sejak Juni 2026, Jokowi tidak lagi berbicara dalam kode. Ia mengenakan jaket PSI, memimpin safari politik dari Lampung, lalu Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat. Ketika ditanya statusnya sebagai Ketua Dewan Pembina, jawabannya khas: “Kalau seseorang sudah memakai baju, artinya tahu sendiri.”

Di sinilah anomali itu muncul. PSI adalah partai pendukung pemerintah. Wakil presidennya adalah putra sang Ketua Dewan Pembina. Namun, nuansa kebatinan yang terbangun justru sebaliknya: PSI hari ini adalah satu-satunya partai yang, secara tidak langsung, memerankan diri sebagai antitesis pemerintahan yang sedang berjalan.

Bandingkan dengan PDI-P. Partai itu berada di luar kabinet, tetapi sikapnya tak pernah tegas. Sebagian elitenya kritis, sebagian lain akomodatif. Publik menyebutnya semi-oposisi; para pengamat menyebutnya ambiguitas strategis. Apa pun namanya, pemilih pada akhirnya menuntut kejelasan, dan ambiguitas yang terlalu lama dipelihara berubah menjadi beban.

PSI, dengan segala keterbatasannya, menawarkan sesuatu yang tidak ditawarkan PDI-P: kejelasan afiliasi.

Selain itu, bagi kalangan yang membutuhkan kendaraan politik menuju 2029, PSI menghadirkan aritmetika yang sulit ditolak.

PSI seperti rumah besar berlantai banyak yang penghuninya masih sedikit. Kamar-kamarnya kosong, tangganya lapang, dan tuan rumahnya sedang giat mencari penghuni. Bandingkan dengan partai-partai mapan, tempat setiap kursi sudah ada pemiliknya dan setiap tangga sudah ada antreannya.

Atau, pinjam perumpamaan yang lebih kontemporer: PSI adalah rangkaian gerbong Whoosh yang masih lengang di masa promo. Kereta yang sama, tujuan yang sama, waktu tempuh yang sama—tetapi tanpa desak-desakan. Buat apa berjejal di antrean panjang bila ada gerbong yang masih menyisakan begitu banyak kursi?

Baca juga : Akhir Bulan Ini Ke NTT, Safari Jokowi Berlanjut

Logika inilah yang menjelaskan eksodus itu. Politisi adalah makhluk yang menghitung peluang, dan PSI hari ini adalah tempat dengan rasio peluang paling menarik: partai yang berpotensi lolos, tetapi belum penuh.

Namun, ada dimensi lain yang membuat PSI semakin menarik, tidak lain karena ia merupakan taruhan terakhir Jokowi.

Sejumlah sinyal menunjukkan jarak politik antara Jokowi dan Prabowo tidak lagi serapat dulu. Pada Sidang Kabinet Paripurna 20 Juli 2026, kursi Wakil Presiden Gibran tak lagi bersebelahan dengan Presiden, melainkan bergeser sejajar dengan para menteri koordinator. Istana menyebutnya kebutuhan teknis; Jokowi merujuk aturan keprotokolan.

Penjelasan itu masuk akal secara administratif. Namun, politik bekerja pada tingkat simbol, dan simbol tak pernah netral. Pengamat Ray Rangkuti mencatat setidaknya empat indikasi perenggangan: perubahan posisi duduk Gibran, masuknya para pengkritik Jokowi ke pemerintahan, menipisnya frekuensi pertemuan keduanya, dan sikap Prabowo yang dinilai kurang responsif terhadap polemik yang menimpa Jokowi.

Bila pembacaan itu benar, maka Pemilu 2029 bagi Jokowi bukan lagi soal warisan, melainkan soal keberlangsungan. Do or die. Dan dalam skenario itu, apa yang dulu terjadi antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri berpotensi terulang dalam versi yang jauh lebih serius. Sebab, kali ini yang dipertaruhkan bukan tiket pencalonan, melainkan ruang hidup politik itu sendiri.

Dalam posisi seperti itu, wajar bila Jokowi bermain habis-habisan dan menaruh seluruh telurnya dalam satu keranjang bernama PSI. Ini bukan lagi diversifikasi risiko. Ini kartu terakhir yang sengaja dibuka di atas meja.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.