Penanganan Stunting Harus Libatkan Lintas Kementerian

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Gerindra konsisten mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, upaya mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia dengan melibatkan lintas kementerian.

Politikus Partai Gerindra yang juga Anggota Komisi IX DPR, Sri Meliyana menilai persoalan stunting tidak bisa dituntaskan hanya oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Keluarga Bencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN).

Demikian disampaikan Sri dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Sri mengatakan, percepatan penurunan stunting membutuhkan sinergi lintas kementerian, terutama dalam pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak. Sri menyoroti sejumlah indikator intervensi yang masih berada di bawah target.

Baca juga : Eks Kapolda Siap Jadi Ketua Demokrat NTB

“Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita gizi kurang baru mencapai 53,6 persen dari target 65 persen. Sementara pelayanan KB pascapersalinan baru mencapai 44,80 persen dari target 57 persen,” ungkapnya.

Menurut Sri, penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi gizi dan pendampingan keluarga. Faktor lingkungan, seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi layak, juga menjadi bagian penting dalam pencegahan stunting.

“Stunting itu tidak hanya tentang intervensi pendampingan keluarga atau makanan, tapi ditentukan oleh banyak faktor pendukung,” ujarnya.

Srikandi Gerindra ini mengapresiasi koordinasi BKKBN dengan Kementerian Kesehatan yang telah berjalan baik. Namun, sinergi dengan kementerian yang menangani infrastruktur dasar, termasuk sektor pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman, perlu diperkuat.

Baca juga : PT PP Restrukturisasi Utang Rp 18,2 Triliun

“Intinya sinergitas dan semangat yang sama dari setiap kementerian,” tegasnya.

Sri juga menyoroti pendanaan Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Stunting). Dia mengatakan, penanganan stunting merupakan tanggung jawab utama negara. Sementara dukungan dunia usaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) semestinya bersifat pelengkap.

“Saya sebenarnya agak gimana ya, minta-minta untuk kesehatan, makanan, atau pendidikan. Yang paling bertanggung jawab adalah negara, pemerintah menyediakan hal-hal tadi,” katanya.

Selain stunting, Sri mendorong penguatan program keluarga berencana (KB) hingga ke wilayah terpencil. Dia meminta Pemerintah memastikan dukungan anggaran bagi kader KB yang menjadi ujung tombak edukasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga : Pemprov DKI Didorong Buka Posko Pengaduan

“Kader-kader KB di daerah itu naik motor berkeliling desa untuk siar tentang KB. Kalau anggarannya dikurangi, bagaimana mereka akan bergerak? Semangat kader di daerah itu harus dipelihara,” tuturnya.

Berdasarkan paparan Kemendukbangga/BKKBN, Pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional turun dari 19,8 persen berdasarkan SSGI 2024 menjadi 14,2 persen pada 2029.

Namun, sejumlah indikator intervensi masih belum mencapai target. Pelayanan KB pascapersalinan baru berada di angka 44,80 persen dari target 57 persen. Sedangkan pendampingan keluarga berisiko stunting mencapai 50,30 persen dari target 60 persen.

Persoalan stunting menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengungkapkan, masih tingginya prevalensi stunting di sejumlah wilayah Indonesia. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.