Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ahli ilmu politik Prof. Dr. Hikam ikut menyoroti jadwal pelaksanaan Debat Pilpres. Dia memandang, jadwal debat terakhir yang dilaksanakan pada 13 April 2019 terlalu dekat dengan waktu pencoblosan.
Hikam menjelaskan, Debat Capres-Cawapres merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah rangkaian proses Pilpres. Debat tersebut merupakan wahana bagi para calon untuk menunjukkan dan meyakinkan kepada rakyat Indonesia mengetahui secara langsung apa yang menjadi platform masing-masing jika terpilih menjadi Presiden dan Wapres.
"Debat juga menjadi tolok ukur utama terkait dengan kapasitas dan kapabilitas calon dalam mengkomunikasikan gagasan mereka. Termasuk menjawab permasalahan yang mungkin muncul dari pemangku kepentingan, baik penyelenggara negara maupun warga negara," ujarnya.
Baca juga : Yuk, Berani Tolak Money Politics!
Karena pentingnya Debat Capres-Cawapres tersebut, ucapnya, pengaturan jadwal harus mencerminkan semangat yang tinggi untuk memberi kesempatan kepada calon melakukan persiapan dan pelaksanaan serta bagi rakyat untuk mencerna dan memahami inti pesan dalam debat.
"Karenanya, KPU perlu membuat pengaturan jadwal debat yang benar-benar efektif dan mampu mengakomodasi kepentingan dari Capres-Cawapred dan calon pemilih serta rakyat Indonesia pada umumnya. Sebab, debat juga merupakan medium pembelajaran dan pendidikan politik bagi warganegara, khusunya generasi muda," terangnya.
Hikam memandang, jadwal debat kelima yang ditetapkan KPU bersama BPN dan TKN belum mengakomodasi kepentingan pelaku dan publik. Sebab, terkesan terlalu dekat dengan hari H atau pencoblosan.
Baca juga : Usai Kecelakaan, Pangeran Philip Serahkan SIM Ke Polisi
Dia pun mengusulkan ke KPU untuk meninjau ulang dengan memberi jeda satu minggu (minggu tenang). Dari rencana 13 April, jadwal debat itu bisa dimajukan ke 8 April atau 10 April.
"Rakyat perlu diberi waktu untuk mencerna dan melakukan pendalaman setelah debat terakhir. Termasuk mengikuti pandangan-pandangan yang muncul dari media dan medsos mengenai isi perdebatan dan bagaimana kedua paslon menyampaikan isi tersebut. Jika terlalu dekat dengan hari pencoblosan, sulit untuk menghindarkan kesan bahwa debat hanya semacam formalitas dan bukan hal yang esensial dalam rangkaian Pilpres," ucapnya.
Hikam menekankan, jika Pemilu merupakan pengejawantahan prinsip demokrasi, yaitu "dari dan oleh rakyat", seluruh proses juga harus bisa mengakomodasi secara oprimal prinsip tersebut. Itu sebabnya, debat yang merefleksikan prinsip dari dan oleh rakyat akan mengakomodasi kepentingan rakyat juga. "Dalam hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan refleksi, baik individu maupun kelompok, dalam menentukan pilihan pada pasca-debat."
Baca juga : Belum Selesai Sudah Pelukan
Memajukan jadwal debat ini, tambahnya, juga memudahkan kerja KPU. Dengan dimajukan ke 8 atau 10 April 2019, berarti KPU punya waktu yang cukup untuk menyiapkan pelaksanaan pencoblosan secara serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu Indonesia. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
