Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Kalau Demokrat dan PKS Diajak

Koalisi Bisa 100 Persen

Senin, 30 Agustus 2021 08:59 WIB
Ilustrasi Jokowi menyambut PAN masuk koalisi. (Kartun: Mice)
Ilustrasi Jokowi menyambut PAN masuk koalisi. (Kartun: Mice)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintahan Jokowi sudah kuat. Koalisi yang dihimpun sudah 80 persen. Namun, beberapa pakar menilai, sebenarnya kekuatan Jokowi belum maksimal. Kalau saja Jokowi mengajak Demokrat dan PKS, pasti dua partai oposisi yang tersisa di Senayan itu, akan ikut juga. Sehingga, koalisi Jokowi jadi 100 persen.
 
Saat ini, kekuatan koalisi Jokowi di DPR sudah mencapai 471 kursi dari 575 anggota. Rinciannya, PDIP 128, Golkar 85, Gerindra 78, NasDem 59, PKB 58, PAN 44, PPP 19. Sedangkan kekuatan oposisi tinggal 104 kursi, yang terdiri dari Demokrat 54 dan PKS 50.
 
Dengan jumlah koalisi yang begitu besar, sebenarnya Jokowi sudah sangat kuat. Ada jaminan kebijakan-kebijakannya akan selalu mulus. Oposisi tak akan bisa menghalangi kebijakan Jokowi, karena tak cukup punya suara.
 
Di MPR, kekuatan Jokowi juga sangat besar. Saat ini, kursi di MPR ada 711 orang. Terdiri atas 575 DPR dan 136 DPD. Dengan bekal 471 kursi di DPR, Jokowi cuma butuh tambahan 3 kursi untuk 474 atau 2/3 suara MPR.
 
Pakar komunikasi politik Lely Arrianie menyatakan, peluang Jokowi untuk merangkul PKS dan Demokrat, agar kekuatan menjadi maksimal,, sebenarnya ada. Apalagi, di awal-awal periode kedua Jokowi ini, Demokrat beberapa kali disebut akan bergabung dengan koalisi.
 
“Jadi, peluangnya itu ada. Sebab, politik itu seni tentang sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin,” ucapnya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
 
Hanya saja, kata dia, jika semua bergabung menjadi pendukung, tidak baik bagi pemerintah. Pemerintah akan menjadi kekuatan otoriter. Padahal, pemerintah tetap perlu orang-orang di luar kekuasaan untuk menjadi penyeimbang.
 
Lely menambahkan, jika semua partai bergabung, juga tidak ada jaminan program Jokowi mulus. Terutama saat menjelang akhir masa jabatan. Dia mencontohkan, saat periode kedua SBY yang memiliki koalisi 62 persen. Di akhir-akhir masa jabatan, SBY justru banyak dihajar teman sendiri, seperti PKS dan Golkar. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.